Beras yang disalurkan pemerintah, kata Arief, merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Perum Bulog. Dia mengeklaim stok CBP hingga saat ini mencapai 3,9 juta ton menjadi angka yang cukup kuat dalam menopang upaya pengendalian inflasi dan stabilitas pasokan dan harga pangan.
Progres intervensi ini dapat terlihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait inflasi. Menyitir data BPS, pada Agustus 2025 beras memberikan andil inflasi sebesar 0,03%, dengan tingkat inflasi bulanan sebesar 0,73%.
Inflasi beras ini cenderung sudah lebih rendah dibandingkan dengan inflasi beras pada bulan Juli 2025 lalu yang mencapai 1,35%.
Penyaluran bantuan pangan beras periode Juni–Juli 2025 ditengarai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan inflasi beras bulan ini. Sebanyak 365 ribu ton beras disalurkan dengan menyasar 18,27 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) dan realisasi penyalurannya telah mencapai mencapai 98,23%.
Selain itu, Bapanas menyebut distribusi beras SPHP yang terus digencarkan juga turut menopang stabilitas pasokan beras di pasaran. Hingga akhir Agustus 2025, berdasarkan data Bapanas, realisasi penyaluran SPHP telah mencapai 303 ribu ton.
Adapun, pemerintah menargetkan penyaluran SPHP periode Juli–Desember 2025 sebesar 1,3 juta ton melalui berbagai kanal distribusi, melibatkan BUMN Pangan, pemerintah daerah, BUMD, asosiasi, UMKM, hingga ritel modern dan pasar tradisional.
“Beras adalah komoditas strategis yang sensitif terhadap inflasi. Karena itu, Badan Pangan Nasional akan terus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga beras melalui intervensi pasar, agar daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas pangan nasional tetap terjamin,” ujar Arief.
“Seperti arahan Pak Menko Pangan dalam Rakortas, saat ini waktunya Bulog melepas stoknya ke pasar. Dengan begitu, akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau bisa semakin terjaga,” tambahnya.
(ell)
