Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merilis sejumlah kabar yang telah dinyatakan hoaks atau berita bohong (hoax). Mulai dari isu fitur siaran langsung (live) TikTok yang disebut dinonaktifkan oleh Kemkomdigi RI hingga video terkait situasi ketegangan di depan Markas Komando (Mako) Korps Brigade Mobil (Brimob) Kwitang, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menilai hoax yang beredar di media sosial (medsos) dan aplikasi perpesanan makin meningkat, seiring tensi tinggi demonstrasi yang sudah berlangsung pada akhir-akhir ini. Mafindo menilai terdapat aksi kekerasan, penjarahan, dan represi yang menyebabkan ketidakpastian, sehingga makin meningkatkan eskalasi kekerasan. 

Berikut daftar isu yang telah dinyatakan hoax oleh Kemkomdigi RI.

1. Komdigi Nonaktifkan TikTok Live

Beredar kabar di medsos yang mengeklaim ihwal penonaktifan fitur TikTok live oleh Kemkomdigi RI. Informasi ini beredar sejak penggunanya di Indonesia tak bisa mengakses fitur tersebut sejak Sabtu malam (30/8/2025), dilansir dari laman resmi Kemkomdigi RI, Senin (1/9/2025).

Dalam klarifikasinya, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi RI, Alexander Sabar menerangkan bahwa penghentian fitur live diinisasi oleh TikTok, dan dikuatkan oleh Menkomdigi Meutya Hafid.  Melalui juru bicara, perusahaan menjelaskan, langkah menonaktifkan fitur siaran langsung ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia. Selain menonaktifkan fitur live, pihaknya pun menghapus konten-konten yang melanggar panduan komunitas. TikTok memutuskan untuk mematikan fitur tersebut sementara waktu dengan alasan keamanan nasional.

2. Pesan Berantai Bagi Warga Tionghoa terkait Demo 28 Agustus 2025

Sempat beredar unggahan melalui media sosial Facebook dengan mengeklaim adanya pesan berantai yang berisi imbauan kepada warga Tionghoa untuk membatasi aktivitas dan tak mengadakan acara meriah sepanjang aksi demo berlangsung. Kemkomdigi RI menilai bahwa faktanya klaim itu tidak benar. Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Ade Ary Syam Indradi mengatakan bahwa isi dari pesan berantai itu tak benar. Dia meminta masyarakat terutama warga Tionghoa tidak perlu khawatir.