Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan untuk mengubah skema Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi tidak langsung. Menurut dia, presiden sudah mengungkap niatnya tersebut dalam berbagai kesempatan. 

Dia mengatakan, Prabowo menyoroti proses atau biaya pelaksanaan Pilkada secara langsung yang mahal, rentan konflik, dan potensi terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berulang kali. 

“Diulang-ulang terus, seperti sekarang di Papua. Ada yang kemampuan fiskalnya defisit, seperti di Kabupaten Bangka, PSU lagi, uangnya habis hanya untuk memilih,” ujar Tito kepada awak media di Istana Kepresidenan, Selasa (29/7/2025). 

Pilkada langsung, kata dia, belum tentu menghasilkan kepala daerah dengan kualitas baik dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Alih-alih dihabiskan untuk biaya Pilkada, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menggunakan anggaran tersebut untuk sejumlah program atau kebijakan yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat.

Sesuai UUD 1945, konstitusi hanya memerintahkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis. Aturan ini dapat dipahami melalui pemungutan suara langsung oleh masyarakat; atau pemilihan melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) yang merupakan perwakilan suara masyarakat setempat.