Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan membeberkan Pemerintah Indonesia memberikan penawaran berupa deregulasi untuk menanggapi isu hambatan perdagangan non-tarif yang disoroti oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Kami memang sebenarnya menyambut baik isu non-tarif barrier itu, karena kita melihat bahwa ada ruang untuk deregulasi yang merupakan kebutuhan dari Indonesia juga," ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (8/7/2025).

Febrio memberikan gambaran deregulasi yang telah dilakukan adalah dalam peraturan pupuk subsidi yang mendongkrak volume penyaluran pada paruh pertama tahun ini. Menurut Febrio, hal tersebut juga berdampak pada peningkatan produksi padi hingga lebih dari 15%. 

Per 2025, Pemerintah memang memangkas rantai distribusi pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan cepat diterima petani pada 2025.

Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian, hingga Bulog, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyatakan selama ini rantai distribusi pupuk subsidi terlalu banyak melibatkan kementerian dan pemerintah daerah.