Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan jika  pagu indikatif 2026 untuk organisasinya masih mencatatkan backlog sebesar Rp1,661 triliun. Menurut Kepala BMKG, Dwikorita hal itu bisa mempengaruhi kualitas komunikasi layanan 24 jam diseluruh unit pelaksana teknis (UPT). 

Terlebih lagi, kebutuhan pagu BMKG pada tahun 2026 mencapai  Rp3,556 triliun. Oleh karenanya, Dwikorita meminta penambahan anggaran tahun 2026 kepada Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Kementerian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI.

“Agar pagu BMKG dapat disesuaikan kebutuhannya pada pagu anggaran nanti," kata Dwikorita saat rapat pendapat bersama Komisi V DPR RI, Senin (07/07/2025). 

“Kebutuhan kami sebesar Rp3,556 triliun, tetapi pagu indikatif yang disediakan hanya Rp1,8894 triliun. Tentunya, dapat mengakibatkan potensi menghambat kantor operasional BMKG di UPT secara 24 jam 7 hari, termasuk pengadaan jaringan komunikasinya,”ujar Dwikorita.

Ketentuan anggaran ini didasari oleh  Surat Bersama Kementerian Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : S-356/MK.02/2025 dan B-383/D/9/PP.04/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026.