Carolyn mengingatkan, dalam tata kelola Danantara meski Indonesia mematuhi aturan defisit fiskal, pembentukan lembaga ini turut menimbulkan kekhawatiran seputar kewajiban bersyarat. Mengingat, karena skala utang BUMN yang dijamin pemerintah dan potensi pinjaman di masa mendatang ditanggung oleh Danantara itu sendiri.
"Keberhasilan Danantara bergantung pada kepatuhan terhadap standar tata kelola dan akuntabilitas global meskipun ada beberapa risiko. Konsolidasi BUMN berisiko menyingkirkan investasi sektor swasta, terutama di sektor yang layak secara komersial," jelasnya.
"Hak monopoli yang diberikan berdasarkan UU BUMN baru untuk industri yang dianggap vital bagi negara dapat mengikis persaingan dan kepercayaan investor. Lebih jauh, Danantara mewarisi berbagai tantangan tata kelola yang ada dari BUMN yang sekarang dikelolanya," tambahnya.
Untuk memenuhi mandatnya, Danantara harus mengadopsi praktik terbaik global, seperti Prinsip Santiago dan Pedoman Tata Kelola BUMN OECD untuk memastikan manajemen yang baik, mendorong pasar yang kompetitif, dan menghindari menjadi beban fiskal dan kelembagaan.
(lav)
