Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons kabar mengenai adanya surat dari Duta Besar China untuk Indonesia yang disebut mengeluhkan kebijakan pembatasan kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Kebijakan tersebut kabarnya dinilai berpotensi mengganggu kelangsungan investasi dan rencana ekspansi hilirisasi China di Tanah Air yang telah mencapai US$50 miliar (setara Rp885 triliun).

Menanggapi hal tersebut, Bahlil menyebut protes perwakilan China itu tidak berkaitan dengan pemangkasan RKAB nikel tahun ini yang sebesar 260—270 juta ton dari volume RKAB tahun sebelumnya sebesar 379 juta ton.

"Sebenarnya kalau RKAB, apa persoalannya RKAB? Kapasitas produksi mereka kan sama yang kita kasih. Tinggal mereka sebagian melakukan kolaborasi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di daerah yang mendapatkan RKAB lebih. Itu saja kok, ya," kata Bahlil ditemui usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026). 

Bahlil juga mengonfirmasi pemerintah terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak China untuk meredam kekhawatiran tersebut dan mengklaim telah mengantongi jalan keluar.