Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Dunia atau World Bank menyoroti pembentukan sekaligus tata kelola Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga internasional itu menilai model pendekatan Danantara dapat membawa risiko fiskal dan tata kelola yang kompleks di masa mendatang. Dengan demikian, diperlukan tata kelola yang baik dan hati-hati.

Hal itu disampaikan dalam Laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) yang terbit edisi Juni 2025.

"Beban fiskal dapat meningkat, jika investasi Danantara berkinerja buruk. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting bagi kredibilitas Danantara," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk dalam Laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2025, dikutip Selasa (24/6/2025).

Kata dia, pembentukan Danantara pada awalnya dapat mengurangi pendapatan negara jangka pendek. Hal ini disebabkan karena pendapatan dividen dialihkan dari anggaran ke Danantara, yang mana berpotensi meningkatkan defisit fiskal sebesar 0,2% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun, kata Carolyn, seiring berjalannya waktu jika tata kelola BUMN dan hasil investasi yang lebih baik dapat meningkatkan dividen dan penerimaan pajak, sekaligus mengurangi kebutuhan akan suntikan modal.