"Deflasi bulan Mei jadi pertanda daya beli sedang lesu, bukan hanya faktor pasca Lebaran. Ini sudah lampu kuning ada gejala pertumbuhan ekonomi melambat pada kuartal II-2025," kata Bhima.
Menurut ekonom, apabila kondisi permintaan dalam ekonomi terus melemah, gelombang PHK bisa makin masif pada separuh kedua tahun ini.
Bhima menilai, terjadi deflasi di tengah perekonomian yang didukung 153 juta angkatan kerja, adalah sebuah anomali. "Ini bukan kesuksesan mengendalikan inflasi, tetapi demand pull inflation tidak bergerak naik. Artinya, penduduk besar tapi sebagian besar menahan belanja," kata ekonom.
Konsumsi rumah tangga yang terus melambat berarti ekonomi ke depan akan lebih menantang mengingat belanja rumah tangga adalah motor utama Produk Domestik Bruto (PDB). "Pengusaha membaca itu dan bersiap melakukan efisiensi seperti pengurangan jumlah karyawan," kata Bhima.
Pada konferensi pers pengumuman paket insentif ekonomi terbaru di Istana kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis anggapan tersebut.
Menurut Menteri Sri, komponen inflasi inti (core inflation) masih mengalami inflasi secara tahunan sebesar 2,4%. Hal itu menandakan terdapat kenaikan harga karena adanya permintaan.
“Jadi kita pasti melihat dari komponen deflasi dari Badan Pusat Statistik [BPS] kalau inflasi intinya, masih di sekitar 2% berarti ada kenaikan harga karena ada permintaan karena core inflation adalah berasal dari kenaikan harga akibat daya beli atau permintaan,” ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (3/6/2025).
Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa inflasi inti yang sering menjadi indikator permintaan dalam ekonomi, mencatat penurunan pada Mei yaitu dari 2,50% pada April menjadi 2,40% pada Mei.
Menurut analis, penurunan sedikit inflasi inti tersebut menjadi salah satu faktor mengapa inflasi IHK pada Mei secara tahunan lebih rendah di bawah konsensus pasar, yaitu cuma 1,60%.
Selain itu, adanya deflasi pada kelompok pangan sebesar 0,25% yoy dari inflasi sebesar 1,25% pada April.
"Kebijakan Pemerintah RI mengalokasikan anggaran untuk program subsidi upah demi meningkatkan daya beli, kami perkirakan bisa membantu inflasi inti stabil di 2,50% dan inflasi IHK kembali naik 2% pada Juni nanti," kata tim analis Mega Capital Sekuritas di antaranya Lionel Priyadi dan Muhammad Haikal.
Stimulus Terlalu Kecil
Pemerintah kemarin mengumumkan kebijakan paket insentif perekonomian senilai Rp24,44 triliun. Paket itu dikeluarkan sebagai respons pemerintah dalam menghadapi kemungkinan peningkatan risiko dan pelemahan ekonomi nasional akibat dampak global, seperti dijelaskan oleh Menteri Sri.
"Kita harapkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 dijaga mendekati 5%, dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global, dengan pertumbuhan yang kita tetep jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka diharapkan turun lebih cepat," kata Sri Mulyani.
Menurut ekonom, paket stimulus yang diberlakukan selama periode Juni-Juli itu, dinilai belum cukup sebagai pendorong kebangkitan daya beli masyarakat. "Belum cukup, nominal [paket insentif] terlalu kecil dan sangat temporer waktunya," kata Bhima.
Penguatan konsumsi domestik, menurut ekonom, pemerintah seharusnya fokus pada penciptaan lapangan kerja, juga mendorong serapan belanja pemerintah pusat dan daerah.
"Perbesar stimulus bantuan subsidi upah dengan nominal Rp1 juta per pekerja dan mencakup pekerja sektor informal termasuk driver ojol. Sementara untuk meningkatkan ekspor, [Badan Pengelola Investasi] Danantara bisa membantu BUMN mengembangkan pasar ekspor alternatif dan tingkatkan nilai tambah ekspor manufaktur," kata Bhima.
Paket insentif ekonomi periode Juni-Juli telah diputuskan sebesar Rp24,44 triliun, terdiri atas lima paket.
Pertama, diskon transportasi. Insentif ini terdiri dari diskon tiket kereta api sebesar 30% dengan anggaran Rp0,3 triliun diperkirakan akan dinikmati 2,8 juta penumpang kereta api pada Juni—Juli 2025
Kedua, diskon tarif tol sebesar 20% dengan target penerima 110 juta pengendara selama libur sekolah atau Juni-Juli 2025. Nilai insentif ini adalah Rp0,65 triliun (non-APBN).
Ketiga, penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan. Pemerintah bakal memberikan tambahan dana kartu sembako berupa Rp200.000/bulan untuk 2 bulan kepada sasaran kelompok penerima manfaat kartu sembako sebesar 18,3 juta KPM.
Selain itu, 18,3 juta KPM juga mendapatkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras/bulan. Bantuan ini diberikan untuk Juni-Juli 2025 disalurkan 1x pada Juni 2025.
Keempat, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300.000 kepada 17,3jt pekerja/buruh dengan gaji di bawah 3,5jt atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota. BSU juga akan diberikan kepada 288.000 guru honorer di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan 277.000 guru honorer di Kementerian Agama. BSU diberikan untuk 2 bulan atau Juni-Juli 2025, yang disalurkan pada bulan Juni 2025.
Kelima, perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50% selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya dengan anggaran Rp0,2 Triliun (non-APBN). Realisasi Feburari-Mei 2025 mencapai 2,7 juta pekerja di 6 Industri padat karya.
"Kami melihat dari 17,3 juta ini per sektor tentu akan terkena pada sektor-sektor formal, terutama pada pekerja yang upahnya di bawah Rp3,5 juta," kata Menteri Sri Mulyani.
Sementara rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan di 1.300 VA ke bawah, dibatalkan oleh Pemerintah RI.
Melambat
Survei Bloomberg terhadap 31 ekonom yang dilansir pada pekan lalu memperkirakan perekonomian Indonesia pada kuartal II-2025 ini diramal akan makin melambat dengan pertumbuhan hanya sebesar 4,8% year-on-year.
Bila prediksi itu terealisasi, maka akan menjadi pelemahan dalam dua kuartal beruntun, mengingat pada kuartal pertama lalu laju Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga telah melemah, hanya tumbuh 4,87% year-on-year, dari capaian 5,02% pada kuartal sebelumnya.
Sehingga secara kuartalan, pada triwulan pertama lalu, PDB Indonesia terkontraksi sebesar 0,98% dibanding kuartal IV-2024. Apabila pada kuartal kedua tahun ini terjadi kontraksi lagi, maka perekonomian Indonesia akan masuk ke zona resesi teknikal, karena terjadi kontraksi kuartalan dua periode beruntun.
-- dengan bantuan laporan Dovana Hasiana.
(rui/aji)
