Dalam paparannya, penekanan prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2026 terdiri dari lima direktif presiden dan program-program lain yang konkret, terukur, dan berdampak. Program-program tersebut akan tersebar ke dalam seluruh prioritas nasional.

Salah satu prioritas nasional adalah program kedaulatan pangan dan energi, yang mencakup optimalisasi Bulog, pelaksanaan lumbung pangan (food estate), energi terbarukan, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir, hingga pengelolaan sampah.

Kemudian, prioritas lainnya yaitu ekonomi yang produktif dan inklusif, termasuk pendidikan dan kesehatan (Makan Bergizi Gratis/MBG, renovasi sekolah, hingga Sekolah Rakyat), serta deregulasi dan kepastian hukum.

Selanjutnya, pertahanan semesta, percepatan pertumbuhan ekonomi (hilirisasi sumber daya alam hingga optimalisasi Danantara), adopsi teknologi dan inovasi, percepatan pengentasan kemiskinan (program 3 juta rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih), serta fiskal adaptif dan stabilitas makroekonomi.

"Sekarang poinnya pagu anggarannya harus fleksibel. Ketika pagu belanja itu kita desain sesuai dengan prioritas presiden, jangan dibuat yang tidak perlu. Anggaran yang dikelola harus bisa dibedakan mana yang mandatory dan tidak bisa tidak harus dibayar," pungkasnya.

(ell)