Bloomberg Technoz, Jakarta – Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan tarif royalti bagi komoditas mineral dan batu bara (minerba) dinilai kurang tepat saat ini, di tengah berbagai gempuran kebijakan fiskal baru yang harus dipikul oleh pengusaha tambang. 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menyoroti kondisi industri pertambangan saat ini banyak menghadapi tantangan seperti penurunan harga komoditas, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), kebijakan retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), serta peningkatan beban operasional.

Meskipun niat pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sangat penting, rencana kenaikan royalti minerba dinilai bakal makin membebani penambang yang sudah menghadapi tekanan berat.

“Jadi sebaiknya jangan dahulu menaikkan royalti pertambangan, berikan napas pada pelaku usaha untuk terus menggerakkan usahanya agar perekonomian tetap jalan,” kata Bisman saat dihubungi, Selasa (11/3/2025). 

Bisman menilai kenaikan tarif royalti juga akan berpengaruh kepada industri minerba. Menurutnya, dengan beban royalti yang makin bertambah, perputaran produksi komoditas pertambangan berpotensi menurun.