Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana sebelumnya menyampaikan kementerian tengah menyelesaikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
“Kita lagi menyelesaikan SOTK untuk keorganisasiannya. Kan yang diputuskan oleh Presiden baru Dirjennya. [jabatan] di bawahnya, direkturnya bagaimana. Sekarang lagi diselesaikan di Kementerian PAN RB,” kata Dadan Kusdiana saat ditemui di Kantornya, Jumat (20/12/2024).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pernah mengatakan jabatan Dirjen Gakkum di kementeriannya dapat diisi oleh orang-orang dari Kejaksaan, Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut Bahlil, kriteria untuk mengisi jabatan Dirjen Gakkum adalah orang yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menjalankan tugasnya.
Bahlil juga mempertimbangkan ihwal orang yang bisa menjadi penyidik di Ditjen Gakkum, entah dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), polisi atau jaksa.
"Jadi, kita mau bikin blending saja yang penting harus jangan sampai saling dirayu ini barang. Jadi kita harus jamin bahwa ini steril," ujarnya.
Kementerian ESDM setidaknya mencatat terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia, berdasarkan data per Agustus 2021.
Pada tahun yang sama, Kementerian ESDM juga mencatat terdapat kurang lebih 4.500 sumur ilegal di Indonesia dengan taksiran menghasilkan minyak sebesar 2.500—10.000 barel minyak per hari atau barrel of oil per day (BOPD).
Penambahan Ditjen Gakkum sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diundangkan pada 5 November 2024.
"Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral," sebagaimana dikutip melalui Pasal 24 beleid tersebut.
(mfd/wdh)
