Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tetap melanjutkan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) sesuai rencana, meskipun saat ini pemerintah tengan melakukan efisiensi anggaran sesuai pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1/2025. 

Direktorat ini dibentuk sebagai salah satu upaya untuk menindaklanjuti kasus-kasus tambang ilegal dan pengeboran ilegal di Indonesia.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan saat ini proses pembentukan Ditjen Gakkum masih berada dalam tahap perancangan struktur organisasi. Setelah itu, tahapan selanjutnya pengisian jabatan dalam direktorat tersebut.

“Jadi kan kita menyiapkan struktur organisasinya terlebih dahulu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita akan menyiapkan proses pengisian jabatan untuk Dirjen Gakkum ini,” kata Yuliot saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025).

Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan, Yuliot menuturkan prosesnya akan mengikuti prosedur seleksi yang berlaku di pemerintahan. “Ini sesuai, ini biasanya kan akan ada seleksi terlebih dahulu,” tuturnya.