Dia menambahkan selama ini lebih dari 50% dari 8 juta metrik ton LPG yang diimpor Indonesia berasal dari Amerika Serikat (AS), sedangkan sisanya dari Timur Tengah.
“Nah tetapi ke depan, untuk minyak, saya sudah menginstruksikan kepada jajaran Pertamina dan Ditjen Migas agar impor minyak itu dari negara yang ada minyaknya, jangan dari negara yang tidak ada minyaknya,” ujarnya, menyindir impor minyak Indonesia yang mayoritas didatangkan dari Singapura—yang notabene bukan negara penghasil minyak.
Bahlil sebelumnya menyebut Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mulai menyusun rencana investasi pembangunan pabrik LPG, yang direncanakan memiliki kapasitas produksi 1,5 juta—2 juta ton.
“Baru mulai rencananya untuk dilakukan investasi siapa, kapan, itu mulai Januari,” ujar Bahlil saat ditemui di kantornya, medio bulan lalu.
Bahlil kembali menggarisbawahi pemerintah juga harus merogoh kocek Rp87 triliun untuk memberikan subsidi dari komoditas tersebut. Indoneisa padahal memiliki potensi C3C4, yang merupakan bahan baku untuk LPG.
Namun, potensi tersebut hanya bisa digunakan untuk menambah kapasitas produksi 1,5 juta ton hingga 2 juta ton melalui pabrik LPG.
Walhasil, pemerintah juga bakal menggencarkan jaringan gas atau jargas yang bakal diprioritaskan di daerah Jawa, sementara program yang dicanangkan sebagai pengganti LPG itu sebagian sudah berjalan di Sumatra.
Bahlil mengaku sudah melaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun jargas melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
"Dalam rangka mendorong kedaulatan energi, kita pakai saja dana dari PNBP untuk bisa kita bangun, karena kalau kasih ke swasta, ya saya tidak tahu satu periode kita pemerintahan bisa selesai atau tidak," ujarnya.
(wdh)
