Namun jika Deddy Corbuzier dan stafsus lainnya tidak termasuk dalam jabatan tersebut, lanjut Budi, maka batas waktu pelaporannya dihitung dua bulan sejak Perkom 3 tahun 2024 efektif berlaku, yaitu 1 Juni 2025.

“KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dalam pengisian dan pelaporan LHKPN ini,” ungkap Budi.

Selain Deddy Corbuzier, Sjafrie melantik lima orang lainnya sebagai stafsus menteri. Yakni pendiri Pusat Kajian Hukum dan Pancasila Universitas Indonesia (Puska HP UI), Kris Wijoyo Soepandji; mantan staf khusus Presiden, Lenis Kogoya.

Lalu, mantan Duta Besar Indonesia untuk China Mayjen TNI (Purn), Sudrajat; Corporate Secretary PT Pindad, Indra Irawan; dan ahli teknologi informasi, Sylvia Efi. 

Menurut Sjafrie, pengangkaran enam Stafsus tersebut menandakan pentingnya kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan. 

Sjafrie berharap bahwa penangkatan Stafsus tersebut dapat memunculkan inovasi serta kebijakan baru yang dapat memperkoloh pertahanan Indonesia.

"Dengan amanah baru ini, diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat," kata Sjafrie dilansir dari unggahan sosial medianya, Selasa.