Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melontarkan kritik terhadap pemerintah yang dinilai masih gagal memberantas maraknya judi online (judol). 

Dalam Rapat Panja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digita (Komdigi) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sejumlah anggota Komisi I  menyampaikan pandangan mereka dalam rapat yang membahas isu terkait Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Konten Judi Online di Ruang. 

Anggota Fraksi Partai Demokrat Frederik Kalalembang menyoroti peredaran kartu prabayar sebagai akar masalah yang mendukung aktivitas judi online.

"Sampai lebaran monyet pun ini nggak bisa hilang judi online. Yang bisa saya katakan mungkin uang-uang, mereka, [tapi] itu semua menggunakan kartu prabayar. Saya sudah berapa kali, bilang, tertibkan Sim Card Prabayar. Kunci persoalannya di sini, terbitkan Sim Card Pasca Bayar. Saya yakin seyakin-yakinnya [judol] hilang," kata Frederik dalam rapat tersebut, Rabu (22/1/2025).  

Frederik  mengkritik operator telekomunikasi yang juga lebih mengejar keuntungan daripada memerangi judi online. Dia turut menekankan bahwa kartu prabayar palsu sering digunakan untuk membuat akun e-wallet, seperti OVO dan DANA. Menurutnya, jika sistem pascabayar diterapkan, judi online akan lebih mudah diberantas.