"Cuma permasalahannya operator mengejar profit. Judol itu mereka bermain menggunakan e-wallet, mereka [pelaku judol] masuk situs disuruh milih. Bandar pun juga menggunakan kartu prabayar dan itu pun menggunakan prabayar bodong. Jangankan kita pakai NIK KK [untuk registrasi], itu kartu prabayar sudah diisi nama orang," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Amelia Anggraini Anggota Komisi I Fraksi Nasdem bahkan mengusulkan pembentukan lembaga baru untuk menangani pengawasan media sosial dan platform digital secara komprehensif.
"Jika Kementerian Kominfo [Komdigi], BSSN, bahkan KPI belum dapat sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap media sosial dan platform digital, saya mengusulkan dibentuknya lembaga baru..mengingat kompleksitas dari media digital ini," jelas Amelia.
Aliran dana yang terlibat dalam judi online juga menjadi sorotan. Nico Siahaan dari fraksi PDI Perjuangan dengan tegas bahkan meminta langkah konkret Komdigi untuk menindak pihak terkait.
"Kami sebenarnya dari awal bilang, ini kalau kita telusuri dananya bisa kan? Saya lihat angkanya sudah ada, tempatnya di mana. Itu kalau Pak Prabowo bilang ke OJK, ‘Itu bank yang menampung dihapus saja,’ itu pasti langsung takut itu bank-bank,” ujarnya.
Menurut Nico, bank yang diketahui terlibat seharusnya diberi sanksi tegas, seperti suspensi, agar memberikan efek jera. "Harusnya sih begitu action jelasnya, tapi kalau hanya ketahuan-ketahuan angkanya, sekian-sekian, iya tahunya cuma uang lewat aja, ya artinya maling itu dibiarkan saja berkeliaran bawa duitnya, lewat-lewat," ucap dia.
"Sebenarnya kami harapkan ada action. Komdigi memberikan sebuah rekomendasi ke OJK, atau PPATK merilis siapa-siapa aja namanya."
Perkuat upaya berantas judi online dengan teknologi
Pada kesempatan yang sama, BSSN mengungkapkan strateginya dalam menangani judi online, termasuk penggunaan teknologi untuk deteksi dan pencegahan.
Hingga 2024, BSSN mencatat 78 insiden web defacement, dengan 68 kasus di antaranya melibatkan penyisipan URL judi online.
Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Dominggus Pakel menekankan, untuk mendeteksi konten judi online, BSSN lantas menggunakan beberapa pendekatan.
Patroli Dark Web dan Deep Web untuk melacak aktivitas ilegal, Teknik Docking pada Mesin Pencari Google untuk mengidentifikasi URL terkait, hingga Vulnerability Assessment guna memverifikasi celah keamanan pada sistem elektronik.
Selama 2024, BSSN mencatat 3.908 URL pemerintah yang terdampak judi online, dengan 678 instansi menjadi korban. Pada awal 2025, ditemukan 376 URL serupa, dan sebanyak 112 URL masih dalam proses penonaktifan.
Dominggus menjelaskan bahwa metode peretas, mulai dari menebak kata sandi hingga menyusupkan backdoor di situs pemerintah. Langkah ini memungkinkan mereka mengubah tampilan website dan menyisipkan 'skrip' judi online yang sulit dideteksi.
BSSN juga mencatat adanya 862.943 anomali traffic terkait judi online sepanjang 2024, dengan lonjakan signifikan pada Oktober. Untuk mengatasi hal ini, BSSN merancang tools Modified Integrity Monitoring yang mendeteksi perubahan file secara otomatis, serta panduan keamanan bagi instansi pemerintah.
"Kami melakukan literasi edukasi memberikan panduan-panduan kepada seluruh pegawai yang ada di Kementerian dan Lembaga. sehingga diharapkan dengan mendapatkan berbagai literasi edukasi yang kita berikan kepada mereka maka diharapkan ada kesadaran dari pihak pegawai untuk tidak menggunakan media untuk melakukan kegiatan judi online," pungkas dia.
(wep)
