Bloomberg Technoz, Jakarta - Biaya kuliah yang dikenal dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi cerita horor bagi kalangan mahasiswa. Biaya kuliah di sejumlah perguruan tinggi negeri disebut-sebut meroket naik, bahkan hingga mencapai 500%.

Isu kenaikan UKT kian runcing saat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI, Kamis (16/5/2024).

"UKT di Unsoed (Universitas Soedirman) jauh melambung tinggi naik bisa 300 sampai 500 persen," ujar Presiden BEM Unsoed, Maulana Ihsan.

"Di fakultas saya sendiri, fakultas peternakan, UKT sebelumnya Rp 2,5 juta, sejarang naik jadi Rp 14 juta. Bagaimana kami tidak marah dengan hasil seperti itu?” ujar Ihsan menegaskan.

Panggil Kemendikbud

Merespons keluhan tersebut, Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan penjelasan. DPR, kata dia, juga akan mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi.
 
"Jangan sampai (kenaikan UKT) membebani mahasiswa sampai tidak mampu kuliah lagi," kata Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf juga mengatakan akan memanggil pihak Kemendikbud. 

"Kami melihat bahwa perlu ada kita dudukkan bersama dan kita besok rencana akan memanggil Kemendikbud,” ujar Dede.

Komisi X DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 sesegera mungkin. Selain itu, Komisi X akan membuat Panitia Kerja atau Panja terkait biaya pendidikan kenaikan UKT. 

Dede mengklaim DPR belum pernah melakukan peninjauan atau review komponen biaya pendidikan di seluruh tingkatan. Hal ini juga bisa menjadi dasar bagi DPR untuk mendorong revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.

"Kita akan mendorong mungkin [atau] tidak di pemerintahan sekarang, atau di pemerintahan nanti agar alokasi anggaran pendidikan 20% paling tidak dikelola Kementerian Pendidikan. Itu 50%-nya sekitar Rp300 triliun," kata Dede.

(ain)