Logo Bloomberg Technoz

“Kecukupan cadangan ada, tetapi apa benefit untuk pemerintah yang bisa diberikan? Cadangan yang sekarang ada itu sampai 2041, tetapi masih banyak lagi [yang bisa dieksplorasi],” jelas Arifin.

Dia menjelaskan proses eksplorasi potensi cadangan mineral membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 1 dekade. Dengan demikian, jika pemerintah memberikan izin dalam rentang yang terlalu berdekatan dengan 2041, Freeport bisa mengalami gangguan terhadap keberlangsungan produksinya.

Peta area PT Freeport Indonesia (Dok ptfi.co.id)

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan Freeport mengelola tambang mineral bawah tanah atau underground Grasberg yang akan mencapai masa puncak produksinya pada 2035. 

Dengan demikian, pemerintah – sebagai pemegang saham mayoritas 51% di PTFI – ingin mengamankan aset mineral yang berbasis di Papua itu. 

“Sekarang kalau eksplorasi tambang yang bukan underground itu 3 tahun sudah beroperasi, baru bisa tahu itu hasilnya paling cepat ada yang 15 tahun. Sekarang kita berpikir strategis saja, produksi Freeport itu 2035 capai puncaknya. Begitu selesai 2035 akan menurun. Kalau tidak ada kepastian perpanjangan [IUPK], maka tidak ada eksplorasi lagi,” jelasnya di sela Rakor Investasi 2023, Kamis (7/12/2023).

Atas dasar itu, dia berpendapat, jika IUPK Freeport tidak diperpanjang sekarang, aset tambang bawah tanah perusahaan akan menjadi ‘barang mati’ pada 2041 atau saat habisnya masa berlaku IUPK eksisting.

“Karena itu dilakukan perpanjangan [sekarang]. Namun, [Freeport] ini kan sudah menjadi milik Pemerintah Indonesia. Kita minta penambahan saham 10% sudah disetujui. Kalau tidak, tidak akan kita perpanjang [izinnya].”

Truk angkut mengangkut bijih dari tambang terbuka di kompleks tambang tembaga dan emas Grasberg milik Freeport di Papua. (Dadang Tri/Bloomberg)

Dia pun menegaskan Freeport bukan lagi dihitung sebagai perusahaan asing karena mayoritas sahamnya sudah dimiliki republik ini. Valuasi perusahaan itu pun diklaimnya sudah mencapai lebih dari US$20 miliar (Rp310,44 triliun).

“Pada 2040, utang pembambilan saham 51% yang dilakukan pemerintah lewat MIND ID itu akan mencapai break even point [titik impas]. Jadi ini barang [tambang/aset Freeport] sudah punya pemerintah kita, sudah tidak ada utang. Kalau tidak melakukan eksplorasi dan diperpanjang izinnya, kita yang bodoh atau pintar?” singgung Bahlil.

Sekadar catatan, Freeport sebelumnya menargetkan kenaikan produksi Grasberg Block Cave (GBC) menjadi 180.000 ton/hari, setelah menuntaskan pembangunan Crusher 603 di area tambang bawah tanah di Papua itu.

Kepala Teknik Tambang Freeport Indonesia Carl Tauran mengatakan rerata hasil produksi tambang GBC saat ini adalah 120.000 ton/hari, sehingga tambang bawah tanah tersebut saat ini memasuki tahap puncak seiring dengan mulai beroperasinya Crusher 603.

"Dengan beroperasinya Crusher 603, GBC dapat memiliki kapasitas rata-rata produksi sebesar 150.000 ton/hari, dan berpotensi mencapai kapasitas puncak sebesar 180.000 ton/hari,” ujarnya, belum lama ini.

Adapun, pada semester I-2023, Freeport sendiri telah merealisasikan produksi tembaga sebanyak 735 juta pon dan diperkirakan mencpaai 1,6 miliar pon hingga akhir tahun. Sementara itu, untuk emas 881.000 ons dan diperkirakan mencapai 1,9 juta ons.

(wdh)

No more pages