Namun, dia menggarisbawahi, pemerintah, secara paralel, perlu juga untuk mencari solusi menekan harga LPG yang mampu bersaing dengan harga nafta.
"Ini pernah terjadi. Jadi kita ingin untuk bisa memanfaatkan itu," tutur dia.
Disisi lain, Inaplas juga berharap pemerintah dapat menekan penetrasi impor, khususnya bahan baku plastik agar memaksimalkan utilisasi industri dalam negeri mencapai 100%, dari saat ini yang baru sentuh 60%-70%.
Dengan peningkatan tersebut, industri dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan pasokan bahan plastik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.
"Kapasitas pabrik kita tidak bisa maksimum karena ada penetrasi impor tadi. Jadi kalau impornya ini bisa dikurangi, saya rasa kita bisa kembali lagi ke 100%," kata dia.
Merespons hal tersebut, Sarmuji mengatakan telah meminta direktorat jenderal terkait untuk mengidentifikasi berbagai hambatan (bottleneck) yang dihadapi industri, termasuk usulan pengenaan bea masuk antidumping yang belum memperoleh persetujuan.
Menurut dia, pemerintah akan kembali mengkaji usulan tersebut dengan memastikan adanya indikasi praktik dumping oleh negara produsen, terutama apabila harga produk impor di pasar Indonesia lebih rendah dibandingkan harga produk serupa di negara asalnya.
"Segala cara mungkin kita lakukan, baik SNI, anti-dumping, mungkin hal-hal yang lain yang memungkinkan kita untuk bisa menghambat impor produk yang bisa diproduksi oleh dalam negeri," kata Sarmuji.
(ain)
