Dengan demikian, menurutnya, penambahan pasokan gas bumi dengan harga kompetitif diperlukan agar industri dapat meningkatkan kapasitas produksinya.
Bagaimanapun, dia mengapresiasi keputusan pemerintah mengalihkan sebagian ekspor gas pipa ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Dia juga tetap mendorong pemerintah melanjutkan kebijakan tersebut dengan mengalihkan ekspor gas berikutnya untuk memenuhi kebutuhan industri.
“Meski pengalihan 31 MMBtu ini masih kurang, langkah strategis awal pengalihan ekspor ke dalam negeri ini adalah terobosan awal yang seharusnya diikuti dengan pengalihan ekspor berikutnya,” tegasnya.
Dua Kali Lipat
Lebih lanjut, Yustinus menyatakan kebutuhan gas bumi sektor industri, termasuk penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) diperkirakan mencapai sekitar dua kali lipat dari volume alokasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 250.K/2026.
Yustinus juga menyoroti penurunan alokasi gas untuk industri penerima HGBT dalam keputusan tersebut menjadi sekitar 73% dibandingkan dengan alokasi berdasarkan Kepmen ESDM No. 281.K/2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim Indonesia tidak melanggar kontrak, meski memangkas kuota ekspor gas ke Singapura.
Penyebabnya, menurut Bahlil, besaran volume 31 BBtud tersebut masih dalam batas minimal ekspor yang disepakati dalam kontrak jangka panjang ekspor gas dengan Negeri Singa tersebut.
Bahlil menjelaskan bahwa angka tersebut hanya mencakup sekitar 8% dari total ekspor gas pipa Indonesia ke negara tetangga tersebut.
"Nah, sekarang ini kan yang kita lakukan pemotongan sebagian itu kan adalah 31 [BBtud] dari total 409 [BBtud] dari kontrak yang ada. Dengan yang ada itu, kita belum melanggar kontrak karena ada batas minimum," kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (29/10/2026).
Bahlil menjelaskan saat ini ekspor pipa gas ke Singapura mencapai 409,5 BBtud yang berasal dari Natuna dan Sumatra.
Ihwal ekspor LNG, dia menyatakan saat ini terdapat 148 kargo LNG setara 1.480 BBtud yang diekspor ke Singapura.
"Kemudian yang kita ekspor juga adalah 148 kargo daripada LNG. 148 kargo itu setara dengan 1.480 [BBtud]. Itu yang kita kirim. Tapi keyakinan saya bahwa pengiriman 148 kargo itu tidak semuanya itu dipakai untuk kepentingan Singapura, tapi sebagian dijadikan sebagai trading untuk kemudian diekspor lagi ke negara lain," ucap Bahlil.
Sepanjang 2025, berdasarkan data Kementerian ESDM serta SKK Migas total distribusi pasokan gas bumi domestik sepanjang tahun 2025 rata-rata mencapai 5.597 BBtud.
Pemanfaatan gas tersebut mayoritas disalurkan ke sektor prioritas, yakni industri manufaktur dan pembangkitan listrik nasional.
Dari total distribusi pasokan gas bumi tersebut, sektor industri penerima fasilitas HGBT menerima sebesar 693,31 BBtud.
Sementara itu, konsumsi pasokan gas untuk sektor industri non-HGBT atau kategori komersial reguler sepanjang 2025 berada pada kisaran 1.073,69 BBtud hingga 1.200 BBtud.
Pemenuhan gas bagi manufaktur skala menengah hingga besar ini, di luar penerima insentif khusus ini disalurkan melalui jaringan distribusi pipa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) atau PGN maupun penyalur swasta lainnya dengan harga komersial pasar.
Untuk sektor ketenagalistrikan, kebutuhan pasokan gas bumi untuk pembangkit listrik nasional yang dikelola oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan penyedia listrik swasta tercatat sebesar 724 BBtud melalui pasokan pipa.
Apabila memperhitungkan alokasi LNG domestik yang lebih dari 90%-nya dimanfaatkan untuk pembangkit ketenagalistrikan, total realisasi kebutuhan gas untuk sektor listrik mencapai kisaran 1.456 BBtud.
(azr/wdh)
