Terlebih BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2026 mencapai US$146,5 miliar atau setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor.
Menurut Achmad, posisi tersebut masih memadai. Namun, cadangan devisa tidak seluruhnya dapat dipandang sebagai dana yang tersedia untuk mempertahankan rupiah pada level tertentu.
Penjualan dolar oleh BI untuk intervensi, lanjutnya, memang tidak berarti cadangan devisa hilang sebagai kerugian karena BI menerima rupiah sebagai imbalannya.
Namun, transaksi tersebut mengurangi aset valuta asing yang dapat digunakan untuk menghadapi tekanan berikutnya.
"Ini artinya, mengganti instrumen intervensi tidak otomatis menghilangkan biaya stabilisasi. BI hanya mengelola cara dan waktu ketika risiko tersebut harus ditanggung," terangnya.
Adapun selain intervensi, pilihan kebijakan lain adalah mempertahankan suku bunga untuk menjaga daya tarik aset rupiah.
Hanya saja, kata dia, suku bunga yang relatif tinggi juga dapat meningkatkan biaya kredit dan menahan investasi serta pembiayaan bagi rumah tangga dan pelaku usaha.
"Pada akhirnya, masyarakat dapat menanggung biaya stabilisasi melalui harga kebutuhan hidup, bunga kredit, ataupun semakin terbatasnya ruang belanja pelayanan publik," jelas Achmad.
Rambatan ke Fiskal
Di sisi lain, tekanan atas pelemahan rupiah juga berpotensi merambat ke area fiskal apabila pelemahan rupiah berlangsung bersamaan dengan kenaikan harga minyak.
Dia menyoroti asumsi kurs dalam Rancangan APBN 2027 yang berada di level Rp17.500/US$.
Menurutnya, pelemahan rupiah yang berkepanjangan dapat meningkatkan kebutuhan subsidi dan biaya impor energi. Pemerintah kemudian menghadapi pilihan untuk menambah beban fiskal, melakukan realokasi anggaran, atau menyesuaikan kebijakan harga.
Achmad mengatakan pemerintah perlu memperkuat fundamental ekonomi agar stabilitas rupiah tidak terus bergantung pada intervensi BI.
"[Sebab] Harga paling mahal dari rupiah yang melemah bukan sekadar bertambahnya jumlah rupiah untuk membeli satu dolar, melainkan ketika negara akhirnya harus mengorbankan ruang pertumbuhan ekonomi hanya untuk mempertahankan kepercayaan yang semestinya dibangun melalui kredibilitas kebijakan," pungkasnya.
(prc/ell)
