Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong intervensi moneter untuk mengendalikan kurs rupiah pada level Rp17.500 pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

“DPR sepandangan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia bahwa kurs rupiah harus terkendali meskipun kita masih menganut rezim devisa bebas tidak berarti intervensi pada sektor moneter kita haramkan,” kata Ketua Banggar, Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026).

Langkah ini menurutnya diperlukan untuk memastikan agar tekanan terhadap fiskal dan sektor riill tidak berkelanjutan, apalagi dengan besarnya  perdagangan nasional yang berasal dari transaksi impor 

“Apabila nilai US Dolar semakin tinggi, pastinya akan menimbulkan selisih kurs yang berdampak biaya dana kita akan lebih besar,” katanya.

Said mencontohkan, salah satu sumber tekanan moneter terhadap fiskal dapat melalui kenaikan suku bunga SBN.  Pemicunya, menurut Said berasal dari tekanan  kebijakan hawkish The FED yang menaikkan FED Fund Rate dari 3,75% menjadi 4%.