Lima pembeli terbesar produk minyak Rusia—mencakup China, India, dan sekutu AS seperti Turki—berpotensi dikenai tarif baru yang luas jika Trump memilih untuk menggunakan wewenang baru tersebut.
Partai Demokrat sempat mengajukan amendemen untuk memperjelas bahwa Uni Eropa tidak akan dianggap sebagai satu negara dalam UU ini, tetapi upaya untuk membatasi cakupan UU tersebut sejak awal ditolak.
"UU ini memperkuat sanksi ekonomi terhadap pemerintah Rusia, lembaga-lembaga keuangannya, serta pemerintah asing yang membantu agresi Rusia terhadap Ukraina dengan membeli minyak dan gas Rusia yang murah serta membantu Kremlin menghindari sanksi-sanksi lainnya," kata Ketua DPR Mike Johnson dalam pernyataan setelah pemungutan suara.
UU tersebut sempat terhenti di DPR awal bulan ini setelah para pelobi dari Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce), Dewan Perdagangan Luar Negeri Nasional (National Foreign Trade Council), dan kelompok bisnis lain menentangnya.
Namun, Gedung Putih pada akhirnya mendesak para pemimpin DPR untuk melakukan pemungutan suara atas UU tersebut sebelum mereka meninggalkan kota untuk menjalani masa reses yang panjang.
UU ini telah memicu perpecahan di kedua partai, mempertentangkan para pendukung paling gigih Ukraina dengan mereka yang lebih fokus pada masalah inflasi akibat kenaikan tarif menjelang Pemilu sela November, yang sangat dipengaruhi oleh ketidakpuasan pemilih terhadap kondisi ekonomi AS.
Pada akhirnya, 58 anggota Partai Demokrat memberikan suara mendukung UU tersebut, sedangkan tujuh anggota Partai Republik menentangnya.
Anggota senior Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR, Gregory Meeks dari New York, memperingatkan bahwa UU tersebut akan memperparah krisis keterjangkauan harga di AS dengan mengizinkan penerapan tarif tambahan terhadap sekutu-sekutu AS.
"Kita tidak boleh memberikan wewenang tarif tambahan kepada presiden yang kita tahu akan disalahgunakannya," kata Meeks.
Namun, politikus Demokrat asal Virginia, Eugene Vindman—lahir di Kyiv—menepis pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin "hanya akan mundur jika ada konsekuensi nyata atas agresinya."
Sejumlah anggota Partai Republik yang posisinya rentan dalam Pemilu mendukung tarif baru ini, mengambil risiko politik dalam Pemilu di mana harga komoditas—terutama harga bensin—menjadi isu utama.
Memaksa China dan India untuk membeli minyak dari pemasok non-Rusia akan menambah permintaan di pasar yang pasokannya sudah terbatas akibat perang AS di Iran.
"Jangan biarkan keinginan akan kesempurnaan menghalangi langkah yang sudah baik," kata Brian Fitzpatrick, anggota Partai Republik dari Pennsylvania yang merupakan pendukung setia Ukraina, di lantai sidang DPR, sambil menambahkan bahwa AS memiliki kewajiban untuk mendukung warga Ukraina yang bertempur di garis depan.
Fitzpatrick sendiri menghadapi tantangan berat agar terpilih kembali akibat kekhawatiran publik terhadap inflasi yang dipicu oleh kebijakan tarif yang telah diterapkan oleh Trump.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berupaya menjadwalkan pertemuan dengan Trump di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pekan depan.
Upaya ini dilakukan setelah serangkaian komunikasi resmi antara AS dan Moskwa menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah AS akan menekan Putin untuk mengakhiri perang, atau justru terus berupaya membatasi serangan Ukraina terhadap fasilitas energi Rusia—serangan yang menurut AS menjadi penyebab lonjakan harga solar global.
Denys Sienik, Chargé d’Affaires Ukraina, pada Selasa malam dalam perayaan Hari Kemerdekaan di Washington, mengucapkan terima kasih kepada para anggota parlemen pro-Ukraina "atas setiap suara yang Anda berikan untuk mendukung Ukraina, untuk mendukung kebebasan."
Belum jelas apakah pemerintah akan benar-benar menggunakan wewenang baru ini untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran atau Rusia. Gedung Putih telah menegosiasikan ketentuan pengecualian luas dalam UU tersebut, yang memberikan keleluasaan penuh bagi presiden untuk tidak menjatuhkan sanksi.
UU ini memungkinkan presiden mengenakan tarif menyeluruh sebesar 500% terhadap barang-barang Rusia yang diimpor ke AS, serta tambahan tarif 100% bagi lima negara importir energi terbesar dan negara-negara yang mengimpor minyak mentah atau gas alam Rusia, atau yang memfasilitasi penghindaran sanksi. Wewenang penerapan tarif baru ini berlaku selama lima tahun.
UU tersebut juga akan memperpanjang masa berlaku UU Sanksi Iran tahun 1996 hingga 2031, sehingga mencegah berakhirnya wewenang hukum tersebut. UU tersebut memberlakukan sanksi ekonomi sekunder terhadap perusahaan-perusahaan non-AS yang berbisnis dengan Iran dan semula akan berakhir tahun ini.
(bbn)
