Dia mengatakan aplikasi penilaian tersebut ditargetkan dapat diakses oleh seluruh kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Nantinya, kepala sekolah dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan dapur yang melayani sekolah masing-masing.
"Yang berikutnya nanti kami akan siapkan, tentu saja kami perlu waktu mungkin 1-2-3 minggu ini, untuk bisa semua kepala sekolah itu bisa mengakses itu, kemudian memberikan penilaian terhadap pelayanan MBG dari dapur yang melayani di sekolah Bapak-Ibu Kepala Sekolah semua," kata Sudaryono.
Penilaian tersebut dapat mencakup berbagai aspek pelayanan, mulai dari kualitas menu hingga ketepatan waktu pengiriman. Kepala sekolah dan guru juga dapat memberikan catatan atas layanan yang mereka terima.
"Apakah menunya jelek, apakah apa, apakah suka terlambat, apakah kemudian lain sebagainya itu bisa kemudian diberi bintang, kemudian dikasih catatan," ujarnya.
Menurut Sudaryono, masukan dari sekolah diperlukan BGN untuk mengukur tingkat kepuasan peserta didik sebagai penerima manfaat MBG. Dia menegaskan peserta didik merupakan konsumen yang harus mendapatkan layanan sesuai dengan standar.
"Ya ini menjadi penting bagi kami, untuk menilai tingkat kepuasan konsumenlah istilahnya begitu. Bahwa peserta didik itu adalah konsumen, dan konsumen harus menerima yang sesuai," kata Sudaryono.
Dia pun meminta kepala sekolah tidak ragu menyampaikan keluhan terkait layanan MBG kepada BGN. Sudaryono mengatakan laporan tersebut diperlukan agar BGN dapat menindaklanjuti dapur yang tidak memenuhi standar.
"Karena kadang-kadang kalau ngomong sama dapur SPPG, sudah dibilangin kadang-kadang suka, karena Bapak-Ibu Kepala Sekolah nggak bisa nutup dapur, maka mereka tidak terlalu mengindahkan itu. Maka harus dilaporkan ke saya. Jadi ini penting untuk kami laksanakan itu," pungkasnya.
(dec/del)
