Andrew Kreighbaum - Bloomberg News

Bloomberg, Selain memperketat penegakan hukum imigrasi dan deportasi pada masa jabatan keduanya, Presiden AS Donald Trump juga mengambil langkah untuk merombak program visa H-1B. Trump berpendapat bahwa H-1B, yang menjadi salah satu pilar sistem imigrasi berbasis pekerjaan dan memungkinkan perusahaan AS mempekerjakan warga asing berpendidikan perguruan tinggi untuk pekerjaan khusus, telah disalahgunakan untuk menggantikan pekerja Amerika.

Pada September 2025, pemerintahannya memberlakukan biaya US$100.000 bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja H-1B baru dari luar AS melalui sebuah proklamasi Gedung Putih. Rumah sakit, universitas, serta sekolah K-12 yang kesulitan membayar pungutan tersebut mengatakan kebijakan itu mengganggu rencana perekrutan dan memperparah kekurangan tenaga perawat serta guru dengan keterampilan khusus. Pada Juni, seorang hakim federal membatalkan kebijakan tersebut.

Kini, pemerintah mengusulkan pungutan baru senilai enam digit, kali ini melalui proses regulasi formal. Proposal baru tersebut akan mencakup seluruh pekerja H-1B yang direkrut berdasarkan kuota tahunan, termasuk lulusan baru universitas AS yang sebelumnya terbebas dari pungutan tersebut.

Jika diberlakukan, kebijakan ini akan berdampak tidak proporsional terhadap profesional kelahiran India. Mereka merupakan kelompok terbesar mahasiswa internasional di AS sekaligus mendominasi pekerja pemegang visa H-1B.