Mu'ti menilai penerapan pembelajaran daring bukan menjadi persoalan besar mengingat sekolah sudah memiliki pengalaman menerapkan sistem tersebut selama pandemi Covid-19.
"Kita kira secara teknologi juga kita sudah sempat terbiasa sejak Covid-19 dengan pembelajaran daring. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini anak-anak kita dapat tetap terjaga kesehatannya, terjaga keselamatannya dan tetap belajar dengan sebaik-baiknya," tuturnya.
Dia berharap kondisi asap akibat karhutla dapat segera diatasi sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal.
Terkait perkembangan terbaru di Kalimantan, Mu'ti mengatakan pihaknya masih menunggu laporan dari masing-masing pemerintah daerah.
"Kami masih menunggu perkembangan dari masing-masing daerah," katanya.
Selain menangani dampak karhutla di Kalimantan, Kemendikdasmen saat ini juga berfokus pada penanganan sektor pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa dengan magnitudo cukup besar.
Untuk wilayah tersebut, Kemendikdasmen telah mengirimkan tim dan mulai membangun tenda-tenda pembelajaran darurat agar siswa tetap dapat belajar di tengah kondisi bencana.
"Intinya adalah bagaimana keselamatan murid tetap kita utamakan dan pembelajaran dapat dilaksanakan sepanjang tetap menjamin keselamatan dari semua murid kita," kata Mu'ti.
Sementara itu, Mu'ti mengatakan tidak diperlukan izin khusus dari Presiden untuk menentukan kebijakan pembelajaran di daerah terdampak bencana. Keputusan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan tetap berkoordinasi bersama Kemendikdasmen.
"Saya kira tidak. Itu cukup oleh pemerintah daerah. Kami tetap koordinasi dengan pemerintah daerah," pungkasnya
(dec/spt)
