Sensus Ekonomi adalah kegiatan pendataan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas usaha, amanat dari UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pelaksanaannya setiap 10 tahun sekali.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menegaskan penggunaan desil dalam pengukuran ekonomi tidak akan berubah atau memiliki rentang hingga 10, yang merepresentasikan pembagian 0-100%.
“Desil itu selalu sampai 10, sama seperti 0-100%. Kira-kira enggak mungkin 0-120%, desil 12 tuh 120% nanti,” ujar Airlangga.
Fenomena pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam kategori desil akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat, seiring rencana pemerintah membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan status desil tersebut.
BPS membagi penduduk yang telah diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya menjadi 10 kelompok. Desil 1 merupakan 10% terbawah, sedangkan desil 10 adalah 10% teratas.
Dalam skema yang dikaji, pemerintah berencana membatasi masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 untuk membeli Pertalite, dan mewajibkan mereka untuk membeli BBM non-subsidi. Masyarakat desil 9 dan 10 dianggap termasuk dalam kategori masyarakat kaya yang tak membutuhkan subsidi.
Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Pemutakhiran data menjadi penting untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada kelompok masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini.
Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, menilai desil bukan lagi sekadar statistik. Status ini dapat menentukan pihak yang memperoleh bantuan dan yang dianggap sudah cukup mampu menanggung harga lebih mahal.
"Masalahnya, peringkat statistik berisiko berubah menjadi vonis kesejahteraan," kata Achmad, dikutip Kamis (20/8/2026).
Dalam pengategorian desil, menurut dia, BPS mengingatkan pengeluaran per kapita tidak sama dengan desil. Desil menunjukkan posisi relatif seseorang dalam distribusi kesejahteraan, bukan batas nominal universal untuk menentukan miskin atau kaya.
Achmad berpendapat, perbedaan ini fundamental. Masuk desil 10 berarti relatif lebih sejahtera dibandingkan 90% penduduk lainnya, tetapi tidak otomatis berarti kaya secara absolut.
"Bagaimana mungkin keluarga yang masih mencicil rumah, membayar sekolah anak, menanggung orang tua, dan hanya memiliki sedikit tabungan tiba-tiba dianggap kelompok kaya hanya karena masuk desil 9 atau 10?," ungkap Achmad.
Pertanyaan ini penting ketika klasifikasi desil semakin sering menjadi dasar penargetan kebijakan, termasuk dalam perdebatan pembatasan subsidi.
(mfd/ell)
