Pasokan Listrik
Di sisi lain, menurutnya, pasokan listrik nasional yang saat ini mengalami kelebihan (oversupply) utamanya di Pulau Jawa dapat dimanfaatkan melalui peningkatan konsumsi kompor listrik.
Namun, jika subsidi tarif listrik untuk kompor listrik kedepannya dilakukan terus-menerus tanpa penyesuaian, Zuhdi menilai hal ini menciptakan ketergantungan harga murah di tingkat konsumen.
“Saat ini PLN masih oversupply sehingga dari sisi ini, penambahan permintaan bisa menekan oversupply. Namun, jika listriknya disubsidi terus menerus, bebannya bukan ke PLN utamanya tapi ke pemerintah," lanjutnya.
Adapun, kondisi distorsi pasar ini pada akhirnya menghambat berbagai inisiatif efisiensi energi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang berbiaya lebih tinggi.
“Kalau harga sudah ternormalisasi yang pada akhirnya menghambat inisiatif-inisiatif yang sebenarnya dapat membantu pengurangan penggunaan energi fosil," ungkapnya.
Untuk diketahui, subsidi energi di dalam RAPBN 2027 dipagu senilai Rp272,9 triliun, naik sekitar 20,1% dari outlook APBN 2026 yang dipagu Rp227,3 triliun.
Anggaran subsidi LPG dicanangkan senilai Rp114,1 triliun, naik 26,22% dari outlook APBN 2026 senilai Rp90,4 triliun. Sementara itu, subsidi listrik dipatok sebesar Rp130,1 triliun, naik 17,8% dibandingkan outlook APBN 2026 yang ditetapkan Rp110,4 triliun.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengusulkan anggaran senilai Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program konversi kompor listrik demi mengurangi ketergantungan impor RI terhadap LPG.
“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. [Program] yang kami buat [termasuk konversi kompor listrik] sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
Bahlil menjelaskan program kompor listrik dinilai dapat menekan devisa impor LPG yang setiap tahun keluar hingga Rp120 triliun.
“Kita kan tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun. Pada saat harga ICP seperti ini [ada kenaikan], harga devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya bisa di atas Rp80 triliun,” jelas Bahlil.
Terkait program ini, Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai penyaluran LPG bersubsidi masih kurang tepat sasaran, sebab sistem penyalurannya dilakukan secara terbuka atau dapat langsung dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.
Dia memandang hingga saat ini belum terdapat upaya pengetatan pembelian LPG 3 kg yang optimal, sebab pembeliannya masih serupa dengan pembelian LPG 12 kg nonsubsidi.
Fahmy menilai kebijakan pengendalian pembelian tersebut bakal lebih efektif menekan konsumsi LPG, alih-alih melalui program konversi kompor listrik maupun masifikasi CNG 3 kg.
“Maka memang perlu ada dicari mekanisme yang paling tepat. Jadi misalnya distribusinya tertutup. Hanya dijual kepada orang-orang yang memang berhak memperoleh subsidi 3 kg. Bisa digunakan juga misalnya data dari bansos,” kata Fahmy ketika dihubungi, Kamis (25/6/2026).
Fahmy menambahkan program konversi kompor listrik bakal tidak efektif menekan konsumsi LPG bersubsidi, sebab kompor listrik membutuhkan daya yang cukup tinggi, sehingga hanya dapat digunakan untuk masyarakat kelas menengah ke atas dengan daya listrik diatas 2.200 volt ampere (VA).
Sementara itu, banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang daya listrik rumahnya hanya 450 VA hingga 900 VA.
“Itu [konversi kompor listrik] hanya pemborosan besar-besaran dari APBN yang sesungguhnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Jadi sebaiknya kompor listrik karena pernah gagal juga, sebaiknya itu dibatalkan,” tegas dia.
(smr/wdh)
