Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan 18 rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Rekomendasi yang menjadi kesepakatan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah. Ini penting karena menjadi pegangan kita semua,” kata Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam rapat bersama Menteri Keuangan dan DPR, Kamis (20/8/2026).

Berikut merupakan rekomendasi DPR ke pemerintah:

Pertama, mengintegrasikan kontribusi pertumbuhan ekonomi ke dalam sistem evaluasi kinerja atas realisasi belanja yang telah dialokasikan. Evaluasi tidak lagi terbatas pada realisasi anggaran dan capaian output kegiatan, tetapi berorientasi pada dampak terhadap peningkatan PDB, stimulasi investasi, penguatan produktivitas, pengentasan kemiskinan, serta perluasan lapangan kerja.

Kedua, meningkatkan pengelolaan APBN secara efektif dan tertib dalam menjalankan alokasi anggaran dan program, dengan memperjelas tujuan, prosedur, dan manfaat dalam pelaksanaan pagu anggaran dan perubahannya. DPR juga meminta pengendalian belanja negara disesuaikan dengan kemampuan pendapatan negara agar tidak menambah defisit dan rasio utang terhadap PDB.