Mengenal Desil dan Kaitannya dengan Pertalite Bersubsidi
Andrean Kristianto
19 August 2026 20:02
Bloomberg Technoz, Jakarta - Istilah desil belakangan menjadi sorotan seiring rencana pemerintah mengkaji pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, berdasarkan kelompok kesejahteraan masyarakat.
Dalam skema tersebut, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite bersubsidi dan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Baca Juga
Desil 9 dan 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi di Indonesia. Secara keseluruhan, kedua kelompok tersebut mencakup sekitar 20% keluarga dengan kondisi ekonomi terbaik.
Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan ke dalam 10 kelompok. Setiap desil mewakili sekitar 10% keluarga yang diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya, mulai dari kelompok dengan kondisi ekonomi terendah hingga tertinggi.
Dalam pembagian tersebut, desil 1 menempati kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada posisi paling tinggi. Urutan ini menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan prioritas penerima berbagai program perlindungan sosial dan bantuan kemasyarakatan.
Semakin rendah angka desil suatu keluarga, semakin tinggi prioritasnya untuk memperoleh program bantuan sosial. Pemetaan tersebut digunakan untuk membantu pemerintah menyalurkan berbagai bentuk bantuan secara lebih terarah sesuai kondisi kesejahteraan masyarakat.
Penentuan desil tidak hanya didasarkan pada penghasilan keluarga. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa pengelompokan kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mempertimbangkan sejumlah variabel, seperti identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, sanitasi dan air minum, kesehatan, disabilitas, kepemilikan aset, serta kepemilikan usaha.
Pemahaman mengenai desil menjadi penting karena pengelompokan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga tengah dikaji sebagai dasar pembatasan akses terhadap Pertalite bersubsidi. Jika kebijakan diterapkan, kelompok desil 9 dan 10 berpotensi menjadi kelompok yang diarahkan beralih dari BBM bersubsidi ke BBM nonsubsidi.
(dre)



























