Lebih lanjut, kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) juga harus ditegaskan terpisah dengan BMKS. Ronny menegaskan BMKS harus beroperasi murni sebagai penyedia jasa perdagangan yang netral.
“Jika investor internasional melihat bahwa BMKS dapat dipengaruhi oleh kepentingan komersial PT DSI untuk memanipulasi harga demi menguntungkan BUMN, kredibilitas BMKS sebagai acuan harga internasional akan hancur sebelum mencapai skala likuiditas matang,” ungkap Ronny.
Dia juga mewaspadai jika bukti transaksi melalui BMKS menjadi syarat mutlak penerbitan izin ekspor. Rony menilai kondisi tersebut berpotensi memicu hambatan operasional, jika sistem kliring BMKS belum memadai menangani volume transaksi yang tinggi.
Penundaan pencatatan transaksi atau kegagalan sistem informasi, kata Ronny, dapat menghambat pengapalan pasokan fisik yang berdampak pembengkakan biaya demurrage kapal dan mengganggu arus penerimaan devisa ekspor.
Selain itu, Ronny menyoroti kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan dalam negeri. Dia khawatir kebijakan tersebut berpotensi berbenturan dengan kebutuhan likuiditas traders internasional.
“Pedagang komoditas global beroperasi dengan margin tipis dan membutuhkan perputaran modal yang cepat. Kebijakan arus devisa yang terlalu mengikat akan mengurangi fleksibilitas entitas asing untuk melakukan lindung nilai dan bertransaksi aktif di BMKS,” ujar Ronny.
Transisi Pengawasan
Risiko terakhir yang diwaspadai Ronny berkaitan dengan transisi pengawasan perdagangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan ke Otoritas Jasa keuangan (OJK).
“Pembentukan aturan turunan sebelum 17 September 2026 harus merumuskan pembagian yang tegas antara transaksi fisik komoditas murni di bawah Kementerian Perdagangan atau ESDM dan perdagangan instrumen berjangka atau derivatif di bawah pengawasan OJK,” tegas dia.
Sekadar informasi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah membuka peluang untuk mengintegrasikan Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) ke BMKS yang tengah disiapkan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah nantinya akan membentuk bursa yang mematok harga sekaligus memperdagangkan komoditas-komoditas utama andalan RI seperti CPO, batu bara, nikel.
Prasetyo memberikan sinyal bursa tersebut akan diberi nama Indonesia Commodity Exchange (Icomex).
"Ada [kemungkinan untuk mengintegrasikan ICDX dengan Bursa Mineral dan Komoditas], nanti kita lihat ininya. Bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," kata Prasetyo kepada awak media di halaman Istana Merdeka, Senin (17/8/2026).
Sebelumnya, Prabowo mengumumkan bursa mineral dan komoditas strategis untuk memperkuat posisi tawar komoditas nasional di pasar internasional akan resmi beroperasi pada awal 2027.
“Pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung Parlemen, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menjelaskan pemerintah bersama DPR RI akan segera membahas regulasi teknis pelaksanaan bursa tersebut agar dapat disahkan tepat waktu.
“Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026,” ungkapnya.
Langkah strategis ini akan berfokus pada pembentukan harga acuan nasional atau Indonesia Reference Price untuk berbagai produk ekspor unggulan.
“Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit,” ungkapnya.
Prabowo juga mengatakan pemerintah bertekad mengakhiri ketergantungan Indonesia pada mekanisme penentuan harga pasar luar negeri.
“Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain,” tegas Prabowo.
(azr/wdh)
