Kedua, kualitas belanja perlu menjadi perhatian utama Kepala Negara. Menurut dia, pemerintah sebaiknya mengurangi belanja yang hanya mengejar popularitas. Utamakan anggaran ke sektor yang punya dampak berlapis tinggi, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, energi terbarukan dan transformasi hijau, serta program yang benar-benar meningkatkan produktivitas masyarakat dan dunia usaha.
Ketiga, dari sisi penerimaan, pemerintah juga perlu memperluas basis dan ekosistem pajak, serta memperbaiki kepatuhan daripada terlalu mengandalkan kenaikan tarif atau pungutan baru.
"Tekanan pajak yang berlebihan dapat mengurangi insentif investasi dan konsumsi. Lebih baik perbaiki caranya daripada menaikkan target yang harus dikejar," tuturnya.
Keempat, pemerintah perlu semakin transparan mengenai risiko fiskal, terutama terkait kondisi utang, beban bunga, dan berbagai program prioritas yang membutuhkan pembiayaan besar. Komunikasi yang baik dan tidak menggurui masyarakat dan merasa pemerintah lebih pintar itu tidak perlu dilakukan.
Kelima, pemerintah perlu menunjukkan komitmen serius terkait dengan pendanaan iklim dalam pengalokasian di APBN karena masyarakat sudah sering mengalami bencana alam, termasuk yang disebabkan oleh kerakusan manusia.
"Kita sudah punya banyak kebijakan iklim dan dokumen, tapi masih minim implementasi di lapangan," tegasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Teuku Riefky, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) juga menyarankan pemerintah untuk mengurangi belanja program populis yang tidak produktif dan menghabiskan anggaran besar, seperti Program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Selain itu, Riefky juga mendesak pemerintah untuk mengembalikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) ke level sebelumnya, karena keuangan daerah sangat terganggu.
"Alokasikan belanja untuk program pembangunan produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," sebutnya.
(lav)
