Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan memaparkan realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.055,6 triliun sampai Agustus 2026, atau tumbuh 25,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendati demikian, secara porsi, realisasi pendapatan negara tercatat baru 65,2% dari total target APBN yang sebesar Rp3.153 triliun.

Syafrudin Karimi, Ekonom Universitas Andalas menyebut bahwa dengan realisasi tersebut, pemerintah perlu mengejar penerimaan melalui intensifikasi berbasis data, bukan menaikkan tarif secara mendadak.

Prioritas pertama ialah memperluas kepatuhan melalui Coretax, mencocokkan data transaksi, faktur, rekening, kepabeanan, dan beneficial ownership untuk menutup tax gap.

“Pos yang paling realistis digenjot adalah PPh badan, PPh orang pribadi berpenghasilan tinggi, PPN dari sektor dengan transaksi kuat, serta kepabeanan pada impor bernilai besar,” kata Syafrudin kepada Bloomberg Technoz, Selasa (22/9/2026).

Menurut Syafrudin, meski Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap penting, tetapi pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan windfall komoditas atau penerimaan satu kali.