Bloomberg Technoz, Jakarta - Utang pemerintah berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo sepanjang semester II-2026 tercatat Rp553,3 triliun, dan puncak beban pembayaran jatuh pada September yang sebesar Rp174,4 triliun. Angka ini hampir setara dengan puncak pembayaran utang pada Juni 2025, yang sebesar Rp178,9 triliun. 

Hal ini menunjukkan bahwa tekanan jatuh tempo utang tak berkurang. Setelah pemerintah melewati beban pembayaran utang pada tahun 2025, posisi beban itu justru bergeser lantaran pemerintah melakukan refinancing alias sebagian besar surat utang dapat dibiayai kembali lewat penerbitan utang baru. 

Dengan pola tersebut, sebenarnya keberhasilan pengelolaan utang tak cukup diukur apakah pemerintah mampu membayar pokok tepat waktu, tapi bagaimana pemerintah mampu menjaga biaya utang yang harus dibayar ketika utang jatuh tempo itu di-roll over.

Sebab, refinancing, alias gali lubang tutup lubang, sejatinya hanya memindahkan kewajiban dari satu periode ke periode berikutnya, dengan adanya perubahan harga (yield) dari kewajiban tersebut.  

Jika obligasi lama diterbitkan ketika tingkat imbal hasil masih rendah, tetapi harus digantikan dengan surat utang baru ketika yield pasar lebih tinggi, pemerintah memang tetap mampu memenuhi kewajiban jatuh temponya. Namun, pemerintah harus membayar bunga yang lebih mahal untuk mempertahankan jumlah utang yang sama.

Beban Bunga