Bloomberg Technoz, Jakarta - Ombudsman buka suara soal ketidakhadiran lembaganya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR, Senin (28/09/2026). Dalam rapat tersebut, DPR hanya mengundang Kementerian Imipas dan Pejabat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cibinong atau Lapas Cibinong.

Padahal, rapat tersebut membahas isu yang merebak usai Ombudsman melakukan pemeriksaan mendadak atau sidak di Lapas Cibinong, awal pekan lalu. Pada peristiwa tersebut, Ombudsman menuduh adanya sejumlah hunian dan fasilitas mewah yang diduga telah disewakan kepada warga binaan atau narapidana Lapas Cibinong.

"Hingga pukul 10.00 WIB pada hari pelaksanaan RDP, Ombudsman RI belum menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat tersebut," kata Anggota Ombudsman RI, Syafrida R Rasahan.

Meski demikian, dia mengatakan, Ombudsman siap membeberkan seluruh temuan dan bukti yang mendasari lembaga tersebut mencurigai terjadinya praktik penyewaan hunian dan fasilitas mewah di lingkungan Lapas Cibinong. Seluruh informasi tersebut, kata dia, siap untuk diserahkan kepada DPR; baik Komisi II yang menjadi mitra Ombudsman atau pun Komisi XIII yang menjadi mitra Kementerian Imipas.

"Ombudsman RI menghormati fungsi pengawasan DPR RI dan memandang hubungan kelembagaan antara Ombudsman RI dan DPR RI sebagai bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat," kata Syafrida.