Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalokasikan sekitar Rp599,4 triliun untuk pembayaran bunga utang, angka ini setara dengan 19% dari total pendapatan negara.
Artinya, bahkan sebelum seluruh utang jatuh tempo di rentang tahun 2027-2031 masuk ke dalam proses refinancing, APBN sudah harus menyediakan dana sangat besar untuk membayar bunga utang.
Tentu, ini menciptakan risiko bagi ruang fiskal. Ketika biaya bunga meningkat, pemerintah punya ruang yang lebih kecil untuk mengalokasikan anggaran untuk belanja produktif. Dengan begitu, risiko pembengkakan utang masih menjadi momok bagi perekonomian.
Setiap kenaikan biaya utang yang harus dibayar, berpotensi mengurangi alokasi untuk kebutuhan pembangunan, perlindungan sosial, subsidi, bahkan program stimulus ekonomi.
Utang Valas
Di antara utang jatuh tempo itu, tersemat juga risiko kurs karena seperlima dari struktur utang pemerintah terdiri dari valuta asing (valas).
Per Juni 2026, total utang pemerintah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan senilai Rp8.966,8 triliun. Sekitar 79,39% atau Rp7.118,4 triliun masih diterbitkan dalam denominasi rupiah, sementara Rp1.848,4 triliun atau sekitar 20,61% berbentuk valas.
Dengan adanya risiko itu, dengan posisi SBN valas senilai Rp1.848,4 triliun, secara sederhana setiap pelemahan rupiah sebesar 1% terhadap seluruh mata uang utang, dengan jumlah surat utang dan nilai mata uang lainnya dianggap tetap, akan menaikkan nilai rupiahnya sekitar Rp18,5 triliun.
Adapun utang dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) cukup dominan 16,35% dari total SBN valas, US$81,89 miliar, setara dengan Rp1.465,7 triliun.
Kepala Ekonom Bank Permata (BNLI), Josua Pardede menilai, meski utang valas menciptakan risiko, namun hasil penerbitan obligasi global dapat ikut menopang cadangan devisa, serta membuka akses kepada kelompok investor global yang berbeda, dan memungkinkan pemerintah memperoleh dana besar serta tenor panjang tanpa seluruh kebutuhan pembiayaan dibebankan pada pasar rupiah domestik.
Potensi risiko kurs ini bukan hanya datang dari pelemahan rupiah, tapi juga pergerakan yield obligasi AS, US Treasury, yang berpotensi muncul ketika Indonesia menerbitkan surat utang baru atau membiayai kembali utang yang jatuh tempo.
"Tabel posisi utang menunjukkan sebagian besar surat utang dolar pemerintah memang memiliki kupon tetap. Namun kondisi pasar saat ini membuat risiko kedua semakin penting karena imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun telah mencapai sekitar 4,68%, tertinggi pada lelang sejak 2007," kata Josua.
Ia menambahkan, dalam keadaan tekanan global, kenaikan yield AS dapat mendorong investor meminta imbal hasil lebih tinggi dari Indonesia, mengurangi arus modal ke negara berkembang dan sekaligus memperkuat dolar.
"Jadi, risiko terburuk bukan memilih antara kurs atau bunga, tetapi ketika keduanya bergerak melawan Indonesia secara bersamaan," tandas Josua.
(dsp)
