Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI) Josua Pardede mengatakan, dolar AS adalah sumber risiko nilai tukar terbesar dalam kelompok utang valas, meski bukan menjadi kerentanan tunggal terbesar dalam keseluruhan portofolio utang.
"Kerentanan yang lebih berbahaya justru apabila dolar menguat bersamaan dengan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS dan keluarnya modal dari negara berkembang, karena ketiganya sekaligus menekan nilai rupiah dan menaikkan biaya pembiayaan baru," kata Josua kepada Bloomberg Technoz.
Josua menambahkan, dengan posisi Surat Berharga Negara valas Rp1.848,4 triliun, menjadikan setiap pelemahan rupiah sebesar 1% terhadap seluruh mata uang utang, dengan jumlah surat utang dan nilai mata uang lainnya dianggap tetap, akan menaikkan nilai rupiah sekitar Rp18,5 triliun.
Kendati demikian, posisi utang valas yang sebesar 20,61% belum menunjukkan kerentanan yang berlebihan lantaran 80% SBN dalam denominasi rupiah.
Utang Dolar AS
Di sisi lain, Josua menilai, meski terdapat risiko kurs, penerbitan surat utang dalam bentuk dolar AS tetap penting.
Sebab, pasar dolar AS memberikan akses kepada kelompok investor global yang berbeda dan memungkinkan pemerintah memperoleh dana besar serta tenor panjang tanpa seluruh kebutuhan pembiayaan dibebankan pada pasar rupiah domestik.
Josua menyebut, agar risiko utang dolar AS bisa terpangkas, penting bagi pemerintah untuk menjadikannya instrumen pelengkap yang oportunistis dengan menghitung biaya dan risiko.
Pemerintah akan menanggung perubahan kurs, perubahan suku bunga global dan perubahan persepsi risiko Indonesia, jika surat utang diterbitkan ketika biaya relatif menarik, permintaan investor kuat dan kebutuhan valas memang ada.
"Karena itu, penerbitan dolar AS seharusnya tidak dilakukan hanya karena pasar sedang tersedia, melainkan berdasarkan perbandingan biaya dan risiko sepanjang umur surat utang," kata Josua.
Strategi Berutang
Meski secara komposisi porsi utang valas masih tergolong aman, pemerintah tetap perlu mengantisipasi risiko valas agar biaya utang tetap terjaga. Salah satunya dengan melakukan strategi penerbitan.
Josua menilai, diversifikasi mata uang layak diperluas secara bertahap, lantaran adanya permintaan investor yang cukup kuat pada mata uang tertentu, seperti penerbitan dalam yuan dan euro beberapa waktu lalu.
"Namun diversifikasi harus mengikuti kebutuhan pembayaran, kedalaman pasar dan biaya riil. Mengganti risiko dolar dengan risiko yuan tanpa adanya kebutuhan atau penerimaan yuan bukan menghilangkan risiko, melainkan hanya memindahkan bentuk risikonya," papar Josua.
Selain diversifikasi, strategi mengurangi risiko valas lainnya, pertama dengan memperdalam pasar SBN rupiah dan memperbesar investor domestik, sebab cara ini paling permanen mengurangi risiko nilai tukar tanpa harus terus membayar biaya lindung nilai.
Kedua, menjaga porsi utang valas tetap terkendali dan menerbitkannya secara selektif ketika biaya menguntungkan. Ketiga, memperpanjang dan menyebarkan jatuh tempo agar pemerintah tidak harus mencari dolar dalam jumlah besar pada satu periode.
Keempat, lindung nilai secara terarah, terutama untuk pembayaran valas besar dalam satu sampai tiga tahun ke depan.
"Memperpanjang tenor mengurangi risiko pembiayaan kembali, tetapi tidak menghilangkan risiko kurs; lindung nilai mengurangi risiko kurs, tetapi memiliki biaya. Karena itu, penguatan pasar rupiah tetap merupakan solusi jangka panjang yang paling penting," kata Josua.
Dengan upaya dan pendekatan tersebut, pemerintah tidak perlu meninggalkan pasar global, tetapi juga tidak menjadikan pasar global sebagai sumber pembiayaan yang menciptakan kerentanan baru.
(dsp/aji)
