Marwan menambahkan bahwa pembahasan tarif belum mencapai kesepakatan. ATSI telah menyampaikan usulan revisi kepada Kemendagri, namun angka final masih menunggu hasil pembicaraan antarlembaga.
"Masih dalam tahap diskusi dan sinkronisasi dengan Dukcapil serta Kemendagri," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengakui biaya verifikasi biometrik masih menjadi salah satu isu yang dibahas pemerintah bersama operator seluler. Menurut dia, Komdigi telah menyampaikan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri agar biaya layanan tersebut dapat diringankan.
"Kami sudah bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri agar ada keringanan biaya. Pada akhirnya, kebijakan ini bertujuan memberikan keamanan kepada masyarakat," kata Meutya dalam konferensi pers.
Meutya menegaskan implementasi registrasi biometrik tidak semata dilihat dari sisi bisnis operator, melainkan sebagai bagian dari penugasan negara untuk memperkuat perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan nomor seluler.
"Jangan hanya dilihat dari sisi bisnisnya. Operator menjalankan penugasan dari negara untuk melakukan registrasi biometrik dalam rangka melindungi masyarakat," terang Meutya.
Ia menambahkan pembicaraan mengenai skema biaya masih berlangsung. Pemerintah berharap dapat bersama operator seluler memperoleh keringanan biaya dari instansi terkait di luar Komdigi.
"Pembicaraan mengenai hal tersebut masih berlangsung. Mudah-mudahan pemerintah dan operator seluler dapat bersama-sama mengajukan permohonan keringanan kepada instansi terkait di luar Komdigi, sementara kami juga terus melakukan koordinasi," pungkas Meutya.
(fik/wep)
