"Di Pulau Sumba, kita harapkan pada 2028 sudah bisa commercial operation date [COD]. Selain itu, di Pulau Rengit juga sudah ada kerja sama dengan PLN untuk program dedieselisasi. Langkah ini efektif menurunkan biaya pokok penyediaan listrik dari Rp20.000 per kWh atau sekitar US$1 menjadi hanya 25 sen," jelasnya.
Selain pemanfaatan surya, sektor panas bumi juga mulai dioptimalkan untuk memproduksi hidrogen hijau. Salah satunya telah diinisiasi oleh PT Pertamina (Persero) di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Ulubelu.
Dalam paparannya, Eniya juga menambahkan bahwa Kementerian ESDM mendorong agar pemanfaatan hidrogen sebagai sumber energi domestik dapat terealisasi dan dipercepat sebelum 2029.
"Sesuai arahan Bapak Menteri, kami mohon agar proyek-proyek ini bisa dipercepat sehingga pada 2027 sudah bisa COD. Dengan begitu, kita bisa melihat realisasi implementasi hidrogen sebagai sumber energi yang dihasilkan dari bumi Indonesia sendiri," tutur Eniya.
Dia berharap sinergi dan kerja sama lintas sektor ini tidak hanya mempercepat masuknya investasi, tetapi juga mendorong penguasaan teknologi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta perluasan implementasi proyek berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air.
Lebih lanjut, Eniya juga mengatakan pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sederet industri dan pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk akademisi, untuk melahirkan Hydrogen Transportation Corridor pada 2025.
"Jadi kerja sama ini juga didukung oleh BRIN dan kerja sama dengan internasional dengan berbagai negara untuk menghadirkan hydrogen road test nantinya," ujar Eniya.
Produksi PLN
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN sudah memproduksi hidrogen cukup lama, khususnya untuk kebutuhan pendingin di pembangkit listrik mereka.
Namun, dari total produksi sekitar 200 ton hidrogen, hanya 75 ton yang digunakan. Artinya, sekitar 128 ton hidrogen setiap tahun menjadi kelebihan produksi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Nah kebetulan di PLN, pembangkit kami itu butuh pendingin. Pendinginnya apa? Hidrogen. Maka kami nyetrum air untuk dapat hidrogen untuk mendinginkan pembangkit kami. Produksinya 200 sekian ton, yang dipakai 75 ton. [Sisa] 128 tonnya menjadi excess supply,” ujarnya.
Kelebihan produksi tersebut berasal dari proses yang sudah berjalan dan infrastruktur yang sudah tersedia sehingga biaya produksinya sangat murah.
Bahkan, bisa dikatakan hampir gratis karena tidak memerlukan tambahan investasi untuk pembangkit maupun sistem elektrolisis baru.
PLN mencatat ada sekitar 28 lokasi pembangkit yang memiliki kelebihan pasokan hidrogen. Potensi ini yang kini dimanfaatkan untuk mendukung ekosistem energi baru, khususnya di sektor transportasi berbasis hidrogen.
“Begitu ada excess supply, inilah yang kita gunakan. Dari excess murah ya murah. Nah, maka kami ada di sekitar 28 lokasi. Itu adalah excess supply dari hidrogen,” ujarnya.
(smr/wdh)
