Dia menyebut PPN terus melakukan pembinaan dan penindakan atas pelanggaran disiplin terhadap seluruh mitra operasional guna memastikan proses distribusi berjalan sesuai standar.
Selain itu, dia mengungkapkan operasional terminal BBM Medan dan sejumlah SPBU dioptimalkan selama 24 jam untuk mempercepat penyaluran BBM ke masyarakat.
Dia mengklaim langkah tersebut telah menghasilkan hasil positif. Di mana pada 14 Juli 2026, realisasi penyaluran mencapai 104% dari target harian dengan pengoperasian 149 unit mobil tangki atau 115%.
“Saat ini, operasional Fuel Terminal Medan telah berjalan normal dan seluruh proses distribusi BBM ke SPBU berlangsung lancar. Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keandalan pasokan energi bagi masyarakat,” ungkap Kitty.
Tindak Sopir Tangki Nakal
Lebih lanjut, Kitty juga menyatakan perseroan turut menindak kepada sopir mobil tangki yang terbukti melakukan pelanggaran. Kendati begitu, dia tak mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan segelintir sopir tersebut.
"Kami tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keandalan distribusi BBM. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," ujar Kitty.
Sejumlah masyarakat melaporkan sulit mendapatkan pasokan BBM bersubsidi Pertalite di SPBU PT Pertamina (Persero) wilayah Medan, Sumatra Utara.
Seorang warganet bernama Wandy mengungkapkan cukup banyak SPBU Pertamina yang mengalami kekosongan stok Pertalite di wilayah Medan. Dia menyatakan puluhan SPBU di wilayah tersebut sedang tidak tersedia Pertalite.
“Fakta lapangan tidak demikian. Puluhan SPBU terutama kota medan mengalami kekosongan BBM dari hari Jumat [pekan lalu] sampai sekarang,” tulis Wandy di kolom komentar Pertamina Sumbagut, Selasa (14/7/2026).
Tak hanya Wandy, warganet lainnya juga turut melaporkan BBM jenis Pertalite sulit didapatkan di wilayah Sumatra Utara.
“Minyak [Pertalite] langkah [di] Sumut,” tulis warganet bernama Fadel. “Langkah BBM di Sumut, tolong Bang,” tulis Rinaldi dalam kolom komentar yang sama.
Diduga Efek Migrasi
Sekadar informasi, harga BBM RON 92 atau Pertamax melonjak hingga 32% pada 10 Juni 2026 menjadi Rp16.250/liter.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar berpendapat kebijakan tersebut berpotensi memaksa masyarakat berpindah menggunakan BBM bersubsidi yakni Pertalite, sehingga berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi.
Dia menilai masyarakat dihadapkan pilihan untuk membayar Pertamax lebih mahal atau membeli Pertalite dengan harga Rp10.000/liter.
“Pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tetapi juga kelas menengah rentan. Ada pekerja, pegawai, guru, ojol, dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya. Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite,” kata Media dalam siaran pers, Rabu (10/6/2026).
Menanggapi itu, juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) telah memiliki sistem MyPertamina yang mewajibkan pembelian BBM bersubsidi menggunakan QR-code.
Selain itu, dia menyatakan Kementerian ESDM bakal terus menindak oknum-oknum yang kerap menggunakan BBM bersubsidi tidak untuk peruntukannya.
“Antisipasi, mitigasi pasti dilakukan. Misalnya, saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini. Namun, Menteri ESDM sudah meminta untuk Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di bawah,” kata Anggia di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (11/6/2026).
Anggia menyatakan konsumsi Pertalite belum mengalami peningkatkan yang begitu signifikan pada awal kenaikan Pertamax jadi Rp16.250/liter.
Kendati begitu, Anggia tetap mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi secara bijak, utamanya diharapkan hanya dimanfaatkan untuk masyarakat yang berhak.
(azr/ros)
