Efek domino dari keterlambatan pembayaran subsidi dan kompensasi dari pemerintah pun pada akhirnya tetap berisiko mengganggu stabilitas keuangan PLN.
Di sisi lain, Zudi tidak menampik peralihan menuju kompor listrik ini secara matematis dapat mengurangi volume impor dan subsidi LPG, mengingat mayoritas penggunaan LPG nasional dialokasikan untuk sektor rumah tangga (kompor).
Namun, dia mengingatkan adanya konsekuensi lingkungan karena sumber energi listrik Indonesia saat ini masih didominasi oleh energi fosil.
"Tentu ini akan memindahkan masalah subsidi ke kantong lain yaitu listrik, yang ditambah saat ini mayoritas diproduksi menggunakan batu bara," ujarnya.
Senada dengan Zudi, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai rencana pemerintah yang menyasar pelanggan listrik di bawah 900 volt ampere (VA) sebagai sebuah langkah perbaikan.
Dari sudut pandang kebijakan fiskal, Yusuf juga mengkhawatirkan terjadinya fenomena pergeseran beban anggaran belanja negara.
"Jika rumah tangga yang beralih tetap menikmati tarif listrik bersubsidi, maka subsidi LPG memang bisa berkurang, tetapi sebagian bebannya berpindah ke subsidi listrik. Artinya, penghematan devisa dari penurunan impor LPG belum tentu diikuti penghematan APBN dalam jumlah yang sama," jelas Yusuf Rendy.
Melihat alokasi anggaran yang masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total nilai impor LPG nasional, Yusuf memandang proyeksi program pada 2027 lebih tepat diposisikan sebagai fase uji coba teknis.
Fase ini dinilai krusial untuk mematangkan desain kebijakan sebelum diimplementasikan secara masif di seluruh wilayah Indonesia.
"Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh evaluasi pelaksanaan di lapangan, bukan hanya oleh target jumlah kompor yang dibagikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bakal menghidupkan kembali program konversi kompor listrik pada 2027 setelah sebelumnya gagal berjalan pada 2022.
Permintaan Anggaran
Dalam rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027, Bahlil mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program ini demi mengurangi ketergantungan impor RI terhadap LPG.
“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. [Program] yang kami buat [termasuk konversi kompor listrik] sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
Bahlil menjelaskan program kompor listrik dinilai dapat menekan devisa impor LPG yang setiap tahun keluar hingga Rp120 triliun.
“Kita kan tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun. Pada saat harga ICP seperti ini [ada kenaikan], harga devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya bisa di atas Rp80 triliun,” jelas Bahlil.
Sebagai salah satu diversifikasi bauran energi, lanjutnya, Kementerian ESDM memilih alternatif dengan mendorong kembali proyek kompor listrik.
“Nah ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar [daya] di bawah 900 kWh [kilowatt hour]. Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada,” ungkapnya.
Meski begitu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan kementeriannya belum menetapkan target jumlah unit kompor listrik untuk program konversi ini.
Yuliot mengaku saat ini Kementerian ESDM masih melakukan evaluasi lebih detail lagi, sehingga program konversi kompor listrik bisa benar-benar terlaksana pada 2027.
"Jadi ya gini, kan kita menyiapkan bujet terlebih dahulu. Kan kita harus identifikasi. Jadi kan jangan kita membuat kebijakan, ternyata kita impor lagi untuk kompor listriknya. Kalau harga impor dengan harga di lain negeri, kalau produksi di lain negeri, itu kan akan berbeda. Dari anggaran yang kita tetapkan, ya mungkin ini kalau kita beli di lain negeri, justru dapatnya lebih banyak. Jadi ini kita lakukan evaluasi lebih detail lagi," bebernya saat ditemui awak media di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Yuliot kembali menegaskan Kementerian ESDM saat ini masih mendalami jumlah unit kompor listrik yang akan dialokasikan dalam program tersebut, terutama tipe kompor listrik yang akan digunakan.
"Jadi bujet kan sudah disampaikan waktu di DPR kemarin ya, tetapi berapa unitnya ini kita dalami lagi. Ya karena itu kan juga kompor listrik, yang pertama ini kan kompornya," terang Yuliot.
"Termasuk daya untuk rumahnya. Kan rata-rata itu daya 450 [VA]," imbuhnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian ESDM, program kompor listrik ini masuk ke dalam jajaran program strategis infrastruktur tahun anggaran 2027 di bawah Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE).
Dari total pagu infrastruktur Ditjen EBTKE sebesar Rp1,50 triliun, anggaran khusus untuk pengadaan kompor listrik disiapkan mencapai Rp815,56 miliar.
Program kompor listrik ini bergandengan dengan program strategis energi bersih lainnya, seperti konversi motor listrik dengan anggaran sebesar Rp635,24 miliar serta pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) senilai Rp58,58 miliar.
(smr/wdh)
