Selain itu, pemerintah juga menindaklanjuti masukan Fraksi PKS, PKB, dan Partai Demokrat agar penyaluran bantuan sosial dan subsidi semakin tepat sasaran.
Purbaya mengatakan pemerintah terus memperkuat kualitas data penerima manfaat melalui pemutakhiran, pemadanan, dan integrasi data sosial ekonomi secara berkala, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan sosial.
Menanggapi pandangan sejumlah fraksi mengenai belanja negara, Purbaya menegaskan pemerintah akan terus memperkuat kualitas APBN melalui penerapan prinsip anggaran berkualitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023.
"Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menerapkan prinsip spending better melalui penajaman belanja kementerian/lembaga, efisiensi belanja yang kurang produktif, penguatan belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta peningkatan sinergi belanja pemerintah pusat dan daerah," ujar Purbaya di Rapat Paripurna,
Dia juga menanggapi masukan terkait implementasi Program MBG. Menurutnya, pemerintah menyadari masih terdapat tantangan pada tahap awal pelaksanaan, terutama terkait kesiapan rantai pasok, distribusi pangan, dan kapasitas logistik, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Menanggapi pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," tutur Purbaya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, serta pemasok lokal agar kebutuhan pangan dapat dipenuhi langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG.
Purbaya menyebut, pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG agar program tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
(mfd/ell)
