“Kerepotan untuk mengembalikan ke pemerintahnya. Kalau seandainya dikasih [SAL] Rp55 triliun, nggak bakal Rp55 triliun lagi balik nih ada bunganya. Nah, mereka nggak sanggup. Mereka istilahnya curhat lah kepada kami [DPR],” terang Fauzi.
Di sisi lain, Fauzi menjelaskan penempatan SAL di Himbara telah terjadi empat kali berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dimulai pada September 2025, November 2025, Maret 2026, dan Mei 2026.
“Karena ini kan merupakan penempatan sal yang keempat. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, ini kan sudah penempatan SAL yang keempat,” imbuhnya.
DPR Bakal Panggil KSSK
Dalam kaitan itu, DPR akan memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.
“Kita harus bicara dengan KSSK. Artinya kita akan panggil Menteri Keuangan, kita akan manggil LPS, OJK, dan BI. Supaya mitigasi risiko dan perpanjangan tenor itu bisa dilakukan,” ungkapnya.
“Untuk ngomong kepada KSSK. Supaya kondisi ini memang membutuhkan pemahaman yang panjang. Supaya tidak misleading.”
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengonfirmasi SAL pemerintah yang ditempatkan di perbankan totalnya akan mencapai Rp381 triliun. Juda mengklaim permintaan kredit saat ini cukup tinggi, sehingga SAL dapat mendorong perbankan agar likuiditas tetap banyak.
Juda menjelaskan pada Juni 2026 pemerintah sejatinya sempat menarik SAL di perbankan sebanyak Rp110 triliun, tetapi dana tersebut segera dikembalikan. Tak hanya itu, pemerintah juga menambah dana sebanyak Rp110 triliun sebagai dana siaga yang siap kapan saja ditempatkan di Himbara.
Juda menegaskan SAL milik pemerintah senilai Rp381 triliun akan disimpan di perbankan hingga Desember 2026.
“Dari Rp281 triliun kan awalnya, Rp110 triliun ditarik bulan ini. [mau] dikembalikan lagi Rp110 triliun jadi tetap Rp281 triliun. Iya, sebentar lagi lah, segera lah [dikembalikan]. Itu dijaga sampai dengan bulan Desember 2026,” kata Juda ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (29/6/2026).
(lav)
