Kendati demikian, Eniya belum membeberkan secara terperinci mengenai daftar pembangkit yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto maupun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
"Ini kita sedang nge-list [mendata] pembangkit yang nanti diresmikan Pak Menteri atau Pak Presiden. Kita belum tahu, pokoknya EBT lagi dihitung daftar yang sudah terpasang," lanjutnya.
Sebelumnya, Bahlil telah mengkaji kemungkinan pengembalian izin operasional PLTA Batang Toru. Menurut Bahlil, PLTA tersebut seharusnya dapat memasuki komisioning pada akhir 2025, tetapi tahapan tersebut tertunda hingga akhirnya izin operasionalnya dicabut.
Bahlil menegaskan Kementerian ESDM akan mengkaji lebih lanjut ihwal operasional PLTA tersebut, termasuk dokumen studi kelayakan atau feasibility study (FS) pembangkit energi baru terbarukan (EBT) itu.
“Ya ada PLTA juga di Batang Toru, itu juga ada sekitar 510 megawatt [MW] yang seharusnya sudah COD tahun kemarin, tetapi kemudian terjadi delay dan itu juga termasuk yang dicabut [izinnya],” kata Bahlil ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (22/1/2026).
“Sudah barang tentu akan dilakukan kajian-kajian lebih mendalam termasuk FS-nya, nanti kita lihat perkembangan setelah dilakukan pengajian,” tegasnya.
Sekadar catatan, NSHE merupakan perusahaan patungan atau joint venture (JV) yang tengah membangun PLTA Batang Toru berkapasitas 510 MW.
Adapun, saham NSHE dimiliki oleh gabungan perusahaan investasi internasional, termasuk pihak China-Singapura dan subholding energi milik PT PLN (Persero).
Perinciannya, mayoritas saham NSHE dimiliki oleh PT Dharma Hydro Nusantara yakni sebesar 52,82%. Kemudian, 25% saham dipegang oleh PLN melalui PLN Nusantara Renewables dan 22,18% saham NSHE dipegang oleh Far East Green Energy Pte. Ltd.
(smr/wdh)
