“Flu burung di Australia juga memengaruhi perdagangan internasional. Status bebas penyakit sangat penting untuk menjaga kepercayaan mitra dagang. Ketika wabah terjadi, sejumlah negara dapat membatasi impor sehingga pemerintah dan industri harus memperkuat surveilans, karantina, serta latihan simulasi wabah,” jelasnya.
Prof Ronny menjelaskan, virus H5 menjadi ancaman serius karena memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi pada unggas. Dalam beberapa hari, infeksi dapat menyebabkan kematian hingga 90-100% populasi unggas, sekaligus memukul produksi telur dan daging ayam serta meningkatkan biaya penanganan.
Meski vaksin untuk H5 telah tersedia, penggunaannya masih memiliki sejumlah keterbatasan. Selain biaya vaksinasi massal yang tinggi, terdapat tantangan dalam membedakan unggas yang terinfeksi dengan unggas yang telah divaksin. Risiko mutasi virus yang dapat mengurangi efektivitas vaksin juga menjadi perhatian.
“Karena itu, strategi utama tetap melalui biosekuriti yang ketat dan pemusnahan unggas yang terinfeksi,” katanya.
Selain mengancam sektor peternakan, virus flu burung H5N1 juga berisiko terhadap kesehatan manusia. Gejala awal infeksi dapat berupa demam, batuk, sakit tenggorokan, dan konjungtivitis.
Pada kondisi yang lebih berat, penyakit ini dapat berkembang menjadi pneumonia, gagal napas, hingga sepsis. Sekitar separuh kasus H5N1 pada manusia dilaporkan berujung fatal.
Indonesia Diminta Waspada
Prof. Ronny menilai Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan mengingat posisinya berada di jalur migrasi burung dari Australia dan memiliki pengalaman menghadapi wabah H5N1 yang sempat menimbulkan kerugian besar bagi industri perunggasan nasional.
“Kehati-hatian ini wajar karena Indonesia berada di jalur migrasi burung dari Australia dan pernah mengalami wabah H5N1 yang berdampak besar pada sektor unggas. Ini menjadi perhatian penting,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi potensi penyebaran virus, Prof. Ronny mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap burung liar di jalur migrasi, meningkatkan standar biosekuriti di peternakan, mengedukasi peternak agar mampu mengenali gejala dan melaporkan kasus secara cepat, serta memperkuat koordinasi regional guna mencegah penyebaran lintas negara.
“Indonesia harus memperkuat pengawasan terhadap burung liar di jalur migrasi serta meningkatkan biosekuriti di peternakan unggas, termasuk menjaga sanitasi, mengendalikan lalu lintas unggas, dan menyiapkan dana darurat untuk kompensasi serta pemusnahan unggas apabila terjadi wabah,” tutupnya.
(dec)
