Oleh sebab itu, dia menilai harga Pertamax Rp16.250 per liter masih terbilang rendah dibandingkan harga BBM RON 92 di sejumlah negara tetangga.
“Jadi kenaikan atau penyesuaian yang dilakukan sekarang ini sebenarnya masih jauh di bawah harga keekonomian. Namun ini adalah pilihan terbaik jalan tengah, agar dua-duanya bisa survive,” ujarnya.
Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi memprediksi subsidi JBKP atau Pertalite bakal melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 29,26 juta kl, gegara migrasi konsumsi dari Pertamax.
Fahmy berpendapat disparitas harga antara Pertalite dengan Pertamax yang mencapai Rp6.250 per liter saat ini berpotensi membuat masyarakat lebih memilih BBM bersubsidi alih-alih bensin RON 92 itu.
Jika situasi tersebut terjadi, dia memprediksi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kompensasi dan subsidi energi berisiko membengkak.
Tidak hanya itu, kuota BBM bersubsidi juga berpotensi perlu ditambah untuk memitigasi kelangkaan dan antrean panjang.
“Dampak lain migrasi dari Pertamax ke Pertalite akan meningkatkan kuota Pertalite. Kalau tidak ada penambahan kuota Pertalite pascakenaikan harga Pertamax, kelangkaan Pertalite akan terjadi,” kata Fahmy dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mengumumkan kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter setelah berkoordinasi dengan pemerintah dan mengevaluasi harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti aturan yang berlaku.
“Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” kata Roberth dalam siaran pers, Rabu (10/6/2026).
Dia juga mengungkapkan harga BBM bersubsidi jenis bensin dan solar atau Pertalite serta Solar, tetap ditahan harganya masing-masing Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.
Adapun, anggaran subsidi dan kompensasi energi Indonesia pada 2026 dipagu senilai Rp381,3 triliun untuk BBM, gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg, dan listrik.
Di sisi lain, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan kuota subsidi JBKP Pertalite untuk 2026 sebesar 29,26 juta kl.
Berdasarkan data per 17 Mei 2026, penyaluran JBKP Pertalite pada Januari–17 Mei 2026 mencapai 10,45 juta kl atau lebih kecil 525.646 kl dari kuota per 17 Mei sebesar 10,98 juta kl.
Jika dibandingkan dengan kuota sepanjang 2026, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 35,74% dari kuota sebesar 29,26 juta kl.
Stok BBM bersubsidi jenis Pertalite per 18 Mei 2026 mencapai 16 hari, sementara standar minimum yang ditetapkan pemerintah tercatat sebesar 18,2 hari.
BPH Migas mencatat stok Pertalite per 18 Mei 2026 mencapai 1,37 juta kl, dengan rencana penyaluran harian atau daily objective throughput (DOT) mencapai 85.560 kl per hari.
Untuk Pertamax (RON 92), stok per 18 Mei 2026 tercatat 561.022 kl dengan rencana penyaluran harian sebesar 20.153 kl per hari, sehingga ketahanan pasokan mencapai 27,8 hari atau di atas batasan minimum 19,9 hari.
(azr/naw)
