Pada saat bersamaan, terdapat rumor penurunan peringkat utang oleh Standard and Poor's Global Ratings. "Terakhir, adanya rebalancing saham MSCI dan FTSE yang menimbulkan aliran modal asing keluar (net sell) dari pasar saham Indonesia," ujar Wijayanto kepada Bloomberg Technoz, Kamis (4/6/2026).
Tak hanya itu, kasus dugaan korupsi yang menjerat para petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) juga memperburuk sentimen di hadapan para investor asing.
"Pasar jadi memperkirakan hal yang sama juga terjadi di proyek-proyek strategis lainnya," tutur Wijayanto.
Maka itu, Wijayanto menyarankan pemerintah untuk segera memperbaiki pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memangkas belanja yang tak perlu. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki iklim investasi di dalam negeri.
Para pemangku kebijakan juga perlu mengakhiri tren kriminalisasi hukum terhadap para petinggi institusi. Seluruh pihak juga harus menjalankan hal-hal yang menjadi perhatian MSCI dan FTSE untuk memperbaiki situasi di pasar saham nasional.
"Tentunya, komunikasi juga harus diperbaiki," tegas Wijayanto.
Dalam hal ini, dia menyoroti koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo terkait sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter di Tanah Air.
"Pasar juga melihat hubungan antara menteri keuangan dan gubernur BI yang tidak solid sebagai faktor penting. Ini jadi bahan pembicaraan keseharian di kalangan pelaku pasar," sebut dia.
Menurut dia, Kementerian Keuangan perlu berfokus mengelola fiskal dan memperbaiki postur APBN. Di sisi lain, bank sentral perlu kembali menaikkan imbal hasil (yield) SRBI dan menerbitkan sekuritas tersebut lebih banyak lagi.
Teuku Muhammad Riefky Hasan, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), menilai ruang fiskal yang menyempit dan berbagai kebijakan baru yang dijalankan pemerintah membuat investor tidak yakin terhadap potensi ekonomi nasional.
"Ruang fiskal yang terus menyempit dan berbagai kebijakan baru tidak membuat investor confident, seperti pembentukan DSI (PT Danantara Sumberdaya Indonesia)," kata Riefky.
Pada dasarnya, menurut dia, kunci solusinya berada di tangan pemerintah pusat. Dia menyarankan pemerintah untuk membenahi postur anggaran dan memprioritaskan hal yang lebih bermakna dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan pemerintah perlu menghindari pernyataan-pernyataan yang ceroboh di hadapan masyarakat, termasuk para investor. Selain itu, pemerintah perlu menjalankan disiplin fiskal dalam merealisasikan belanja negara. Intinya, anggaran didorong untuk kegiatan produktif.
Di sisi lain, Bank Indonesia perlu mengambil kebijakan pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate ke level lebih tinggi.
(lav)
