Ketiga hal itu merupakan arah untuk menjadikan belanja pegawai sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal yang dioptimalkan guna mendukung penyediaan layanan publik.

Pada dasarnya, belanja pegawai merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat. Dalam hal ini, belanja pemerintah pusat pada 2027 akan diarahkan pada belanja yang berkualitas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan.

Beberapa strategi yang akan dilakukan pemerintah antara lain:

1. Belanja Pegawai dioptimalkan dengan melanjutkan reformasi birokrasi melalui digitalisasi birokrasi, menjaga kesejahteraan ASN/TNI/Polri, serta reformasi sistem Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT).
2. Belanja Barang didorong lebih efisien dan efektif dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka efisiensi. Selain itu, dilakukan penghematan belanja operasional dan perjalanan dinas, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
3. Belanja Modal diarahkan sebagai investasi publik untuk mendukung program prioritas nasional (PKPN) antara lain ketahanan pangan dan energi, infrastruktur sosial, dan transformasi digital secara nasional.
4. Belanja Subsidi dan Bansos diperkuat melalui pemanfaatan DTSEN agar lebih tepat sasaran dan mengembangkan program bansos yang adaptif.

(lav)