Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Umum Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto menilai wacana ekspor satu pintu melalui badan usaha milik negara (BUMN) atau Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi membebani petani sawit.

Menurutnya, persoalan dugaan underinvoicing ekspor crude palm oil (CPO) tidak bisa dijadikan alasan tunggal untuk membentuk lembaga baru yang ikut mengambil margin perdagangan. Ia menegaskan, apabila DSI ikut mengambil margin dalam rantai perdagangan ekspor sawit, maka pemerintah ibarat ‘membunuh’ para petani.

Kebijakan tersebut merujuk pada aturan pemerintah dan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengatur ekspor tiga komoditas strategis, batu bara, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), hingga ferro alloy atau paduan besi dilakukan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

“Soal underinvoicing itu hanya sebagai justifikasi saja, karena toh belum ada tindak pidana dari proses hukum. Masih abu-abu, benar apa tidak kasus itu atau hanya mengada-ada untuk adanya DSI ini,” kata Darto, saat dikonfirmasi Bloomberg Technoz, dikutip Selasa (26/5/2026).

“Kalau DSI ada dan ambil margin lagi, maka petani yang jadi korban dan dibunuh oleh pemerintah,” tegasnya.